Medan, Harianbatakpos.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan agar PT Pupuk Indonesia segera mencopot manajer yang bertanggung jawab atas distribusi pupuk bersubsidi, menyusul keluhan mengenai pupuk yang tak sampai ke daerah-daerah yang membutuhkan.
Pupuk bersubsidi ini sangat dibutuhkan oleh petani untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh Indonesia.
Mengapa Pupuk Bersubsidi Tak Sampai ke Daerah?
Amran menyampaikan instruksi tegas kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih pada Rabu (6/11).
Ia menyoroti keluhan dari beberapa Kepala Desa yang melaporkan keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi ke wilayah mereka, terutama di daerah Jawa Timur.
Menurutnya, distribusi pupuk tersebut sudah dirancang sejak Januari 2024, namun beberapa daerah belum menerima pasokan karena adanya kendala administrasi, seperti tanda tangan persetujuan dari bupati setempat, dilansir dari Lambeturah.co.id.
“Pupuk itu kami kirim sejak Januari, tapi sampai bulan 11 masih tidak sampai,” ujar Amran. Ia menekankan bahwa birokrasi yang mempersulit distribusi ini menghambat kepentingan petani yang membutuhkan pupuk dengan segera.
Keterlambatan Pupuk Bersubsidi dan Dampaknya
Keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi menjadi masalah besar, tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di wilayah lain seperti Papua dan Aceh.
Amran menegaskan bahwa distribusi pupuk harus berjalan lancar tanpa dipolitisasi, meskipun ada proses pemilihan kepala daerah. Pupuk bersubsidi, menurutnya, adalah kebutuhan mendesak bagi rakyat kecil yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik.
“Pupuk ini tidak boleh dipolitisasi, ini kepentingan rakyat kecil,” ujar Amran menegaskan.
Komentar