Jakarta, Batak Pos – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD memberikan tanggapan terhadap film dokumenter “Dirty Vote” yang mengungkap berbagai kecurangan selama Pemilu 2024. Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa temuan dalam film tersebut bukan hal baru dan sesuai dengan kondisi saat ini. Menurutnya, “Apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali.”
“Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia,” tambah Todung dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat.
Todung juga merespon pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terkait film tersebut. Ia tidak setuju dengan pandangan Wakil Ketua TKN Habiburokhman yang menyebut dokumenter itu berisi fitnah. Todung berharap agar tidak ada reaksi berlebihan, terutama sampai melibatkan kepolisian.
“Film ini menurut saya pendidikan politik yang sangat bagus. Jadi, jangan baper lah, itu saja yang mau saya bilang,” ujar Todung. “Jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa,” tambahnya.
Film “Dirty Vote”, yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono, dirilis oleh rumah produksi WatchDoc. Film tersebut menampilkan tiga ahli hukum tata negara, yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, yang menjelaskan berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memenangkan pemilu, bahkan jika prosesnya melanggar dan merusak tatanan demokrasi.
Rumah produksi WatchDoc sebelumnya juga merilis film-film dalam momentum pemilu, seperti “Ketujuh” pada 2014, “Jakarta Unfair” menjelang Pilkada DKI Jakarta pada 2017, dan “Sexy Killers” pada Pilpres 2019.
Komentar