Semarang, HarianBatakpos.com – Usulan untuk menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali mencuat pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang juga merupakan mantan menantu Pak Harto. Nama Soeharto, bersama sembilan nama lainnya, diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional pada tahun 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional melalui provinsi Jawa Tengah. Usulan ini datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, setelah menerima masukan dari masyarakat.
“Tentu awalnya adalah masukan dari gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari bupati, wali kota, yang sebelumnya bupati dan wali kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya,” ungkap Gus Ipul di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Sebelum diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah, nama Soeharto terlebih dahulu dikaji oleh berbagai pihak, termasuk sejarawan dan tokoh daerah. Gus Ipul menyebutkan bahwa setelah seminar selesai, sejarawan dan tokoh setempat ikut terlibat dalam mengkaji usulan tersebut. “Setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” tambahnya.
Titiek Soeharto: Wacana Ini Sudah Muncul Berkali-kali
Titiek Soeharto, salah satu putri dari Soeharto, menyambut positif usulan tersebut. Politikus Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa wacana ini telah muncul berulang kali dan keluarga tidak ingin berandai-andai mengenai kemungkinan Soeharto diberikan gelar pahlawan nasional.
“Pak Harto sudah wafat dari tahun, sudah lama sekali ya. Setiap tahun wacana ini, setiap hari pahlawan selalu muncul, muncul, muncul. Kita sampai sudah ah, sudah lah mau dikasih gelar atau enggak, pokoknya beliau pahlawan buat kita semua,” ujar Titiek di Gedung DPR RI, Selasa (22/4/2025).
Meski demikian, Titiek menegaskan bahwa pihak keluarga tidak bisa memaksakan pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Namun, ia akan menyambut baik jika pemerintahan Prabowo akhirnya memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. “Iya, alhamdulillah kalau pemerintah mau berkenan untuk menganugerahkan gelar pahlawan untuk Presiden Soeharto, karena mengingat jasanya begitu besar kepada bangsa negara,” katanya.
Pemerintah Menanggapi Positif Wacana Pahlawan Nasional
Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, memberikan sinyal positif mengenai wacana menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menyebutkan bahwa tidak ada yang salah dengan usulan tersebut. “Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Prasetyo mengajak publik untuk melihat prestasi Soeharto dan tidak hanya memfokuskan diri pada kekurangannya. “Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita,” tambahnya.
Penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil
Meski mendapat dukungan dari beberapa pihak, wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto tidak lepas dari penolakan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa pemerintah seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan dalam menetapkan gelar pahlawan nasional. Kontras mengingatkan bahwa banyak pelanggaran HAM berat dan praktik pemerintahan otoriter selama masa kekuasaan Soeharto.
“Banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, kekerasan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi ketika Soeharto berkuasa selama 32 tahun,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya.
Dimas juga berharap agar MPR RI mempertimbangkan surat penolakan yang sudah diserahkan oleh Kontras dan lembaga lainnya. “Kami sudah menyerahkan surat desakan ini kepada MPR RI, dan kami berharap aspirasi kami didengar,” tambah Dimas.
Kemen Sosial Akan Mendengarkan Semua Aspirasi
Saifullah Yusuf memastikan bahwa Kementerian Sosial akan mendengarkan seluruh aspirasi terkait usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Ya tentu kita semua dengar ya, ini bagian dari proses, semua kita dengar, kita ikuti,” ungkap Gus Ipul. Proses penetapan pahlawan nasional akan melibatkan tim yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat yang akan membahas usulan tersebut.
Komentar