Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikemas dan didistribusikan tanpa memuat atribut capres apapun. Menurut Bayu, SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras. Dalam pendistribusiannya, Bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor baik ritel modern maupun pasar tradisional agar masyarakat mudah untuk mengakses beras tersebut.
Bayu juga menjelaskan bahwa Bulog tidak lagi mempunyai wewenang mengatur penggunaan beras begitu sudah beredar di masyarakat. Oleh karena itu, ketika beras SPHP telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tidak bisa lagi mengatur penggunaan beras tersebut.
Sebelumnya, terdapat penemuan beras SPHP yang ditempel stiker salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, membantah bahwa pihaknya maupun Bulog dengan sengaja menempel salah satu stiker paslon capres-cawapres pada beras SPHP. Ia menegaskan bahwa beras SPHP merupakan bantuan pangan yang disiapkan oleh negara dan menggunakan uang negara.
Realisasi penyaluran beras SPHP pada 2023 mencapai 1,196 juta ton dari target yang ada di 1,085 juta ton atau 110,30 persen. Untuk 2024, secara nasional SPHP beras ditargetkan dapat mencapai 1,2 juta ton. Khusus untuk Januari-Maret, SPHP akan diupayakan mencapai 200 ribu ton tiap bulan. Dengan adanya program SPHP, diharapkan dapat menjaga stabilitas harga beras dan memudahkan masyarakat untuk mengakses beras dengan harga yang terjangkau.
Komentar