Jakarta, HarianBatakpos.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa hibah daerah untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 telah mencapai Rp 34,57 triliun. Anggaran ini dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai bagian dari persiapan Pilkada 2024.
Pada konferensi pers APBN KITA, Selasa (13/8/2024), Sri Mulyani menegaskan, “Pemerintah daerah memberikan hibah kepada kita, karena KPU belanja dari K/L, sehingga seolah-olah Pemda memberikan dana ke pusat, padahal dana tersebut digunakan untuk pemilihan di daerah masing-masing.”
Hibah yang diterima KPU telah mencapai Rp 26,85 triliun, yang setara dengan 93% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp 28,76 triliun. Sri Mulyani optimis bahwa kebutuhan ini akan terpenuhi sebelum Pilkada 2024.
Dari total hibah daerah ini, Bawaslu juga menerima anggaran sebesar Rp 7,72 triliun dari total kebutuhan Rp 8,76 triliun. Dengan demikian, total anggaran Pilkada 2024 untuk KPU dan Bawaslu mencapai Rp 37,52 triliun.
“Untuk daerah yang belum menyelesaikan kewajiban, kami akan melakukan intercept. Setiap bulan, Kementerian Keuangan mentransfer dana ke daerah, dan kami akan langsung memotong transfer tersebut untuk memastikan Pilkada bisa berjalan dengan anggaran Rp 37,52 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Komentar