Jakarta, HarianBatakpos.com – Staf kesekretariatan DPP PDIP, Kusnadi, mengakui pernah menerima file digital berupa dokumen pemeriksaan KPK Harun Masiku melalui pesan WhatsApp. Namun, Kusnadi menyatakan tidak mengetahui isi dokumen tersebut dan tidak pernah membukanya. Hal itu diungkapkan Kusnadi saat memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (8/5/2025) itu menghadirkan Kusnadi sebagai saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi adanya file bernama “pemeriksaan KPK” yang dikirim ke ponsel Kusnadi dari nomor bernama Sri Rejeki Hastomo, yang disebut Kusnadi sebagai nomor kesekretariatan DPP PDIP.
“Itu nomor kesekretariatan, Pak,” kata Kusnadi saat ditanya jaksa soal identitas pengirim pesan tersebut.
Kusnadi mengaku ponsel tersebut bisa dipegang oleh berbagai staf kesekretariatan, bahkan terkadang dipegang oleh Satgas jika pimpinan sedang tidak berada di tempat.
Jaksa kemudian menunjukkan isi pesan dari 10 Juni 2024 yang mencantumkan file dengan nama dokumen pemeriksaan KPK. Meski mengonfirmasi bahwa file itu benar dikirim ke nomornya, Kusnadi tetap bersikukuh tidak mengetahui isi file.
“Pernah buka file-nya nggak? Isinya, melihat-melihat isinya pernah nggak?” cecar jaksa.
“Isinya nggak,” jawab Kusnadi singkat.
Namun, dalam berita acara pemeriksaan (BAP) nomor 26 poin D, Kusnadi diketahui menjelaskan bahwa file tersebut berisi pemanggilan pemeriksaan terhadap Hasto Kristiyanto oleh KPK dalam perkara buronan Harun Masiku. Ketika ditanya dari mana ia tahu isi file jika mengaku tidak membacanya, Kusnadi menjawab singkat bahwa itu hanya terkait pemanggilan.
“Ya HM kan yang pas lagi viral-viral itu kan HM, Harun Masiku,” kata Kusnadi ketika ditanya soal identitas HM dalam BAP.
Kesaksian Kusnadi menjadi bagian dari rangkaian upaya KPK untuk membongkar jaringan yang diduga turut serta dalam menyembunyikan informasi atau menghalangi penyidikan terhadap buron Harun Masiku, yang telah lama menjadi sorotan publik karena lolos dari jerat hukum sejak operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2020.
Komentar