Medan, HarianBatakpos.com – Status Geopark Kaldera Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark kini terancam dicabut akibat belum adanya perbaikan signifikan selama dua tahun terakhir. Hal ini menguatkan kekhawatiran banyak pihak, terutama menjelang kedatangan tim asesor UNESCO yang dijadwalkan pada Juni mendatang.
Ketua Pusat Studi Geopark Indonesia, Wilmar E. Simandjorang menyebut bahwa waktu tersisa untuk memperbaiki pengelolaan Geopark Kaldera Toba hanya tinggal satu bulan. “Belum ada pembenahan yang berarti sejak peringatan dari UNESCO pada 2023. Bahkan, badan pengelola tidak berjalan selama dua tahun,” ujar Wilmar dalam pernyataannya, Senin (12/5/2025), dikutip dari Kompas.id.
Geopark Kaldera Toba resmi masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark pada 7 Juli 2020. Keanggotaan ini menjadi pengakuan global atas keunikan geologi Danau Toba dan sekaligus membuka peluang besar untuk pembangunan berkelanjutan melalui tiga pilar utama: konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun hingga kini, kemajuan nyata pengelolaan Geopark Kaldera Toba belum terlihat secara signifikan.
UNESCO memberikan empat rekomendasi penting yang seharusnya dijalankan sejak dua tahun lalu: peningkatan edukasi berbasis riset, optimalisasi badan pengelola, pelatihan manajemen geopark global, dan peningkatan visibilitas melalui pembangunan infrastruktur penanda kawasan. Namun, menurut Wilmar, semua poin tersebut belum terlaksana dengan maksimal.
“Kalau orang datang ke kawasan Danau Toba, hampir tidak ada identitas geopark yang terlihat. Tata kelola berbasis geopark juga masih sangat minim,” tegas Wilmar.
Dalam dua tahun terakhir, Badan Pengurus Toba Caldera UNESCO Global Geopark (TCUGGp) dinilai tidak aktif. Meski kepengurusan baru sudah dibentuk sejak Februari 2025 oleh Pemprov Sumut, organisasi ini belum berjalan optimal akibat belum adanya anggaran operasional.
General Manager TCUGGp, Azizul Kholis tetap optimis status Geopark Kaldera Toba dapat dipertahankan. Ia mengatakan timnya telah mengunjungi 16 geosite di tujuh kabupaten sekitar Danau Toba sebagai bagian dari persiapan evaluasi ulang.
“Kami tengah melengkapi informasi penting seperti panel, papan arah, dan gapura pintu masuk. Ini akan kami sesuaikan dengan rekomendasi asesor UNESCO,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, mengingatkan bahwa pemerintah harus serius menangani potensi pencabutan status Geopark Kaldera Toba oleh UNESCO. Ia menyatakan bahwa status tersebut bukan hanya label prestisius, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dan dijalankan.
“Status geopark bukan sekadar simbol. Ia harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan,” jelas Bane dalam keterangan pers, Selasa (13/5/2025).
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi masyarakat dan menyarankan agar pengelolaan tidak sepenuhnya berada di bawah Kementerian ESDM karena dinilai kurang fokus. Pemerintah daerah juga diimbau untuk tidak mengganti pejabat terkait menjelang penilaian ulang agar tidak menghambat progres yang sedang berjalan.
Dengan waktu yang semakin sempit, pemerintah diharapkan mampu menunjukkan perubahan nyata agar Geopark Kaldera Toba tetap menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark. Jika tidak, status yang menjadi kebanggaan nasional ini terancam dicabut dalam waktu dekat.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar