Jakarta, harianbatakpos.com – Pemerintah kembali meluncurkan stimulus ekonomi sebesar Rp 24,4 triliun pada Kuartal II 2025. Namun, efektivitas stimulus ekonomi ini mulai dipertanyakan, apakah benar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa stimulus ekonomi ini belum cukup kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Stimulus ekonomi kuartal II 2025 ini terdiri dari lima paket insentif yang meliputi diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, bantuan subsidi upah (BSU), bantuan sosial pangan, dan perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Meski pemerintah berharap paket stimulus ekonomi ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi, Bhima menilai efektivitasnya hanya bersifat sementara dan lebih menguntungkan masyarakat kelas menengah ke atas.
Bhima menjelaskan, diskon tiket pesawat dan tarif tol hanya dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke atas yang memiliki dana lebih untuk berlibur. Sementara itu, bantuan subsidi upah (BSU) yang diberikan pemerintah belum dapat menjangkau pekerja informal seperti ojek online dan kurir yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menyayangkan pembatalan diskon tarif listrik yang seharusnya menjadi pelengkap stimulus ekonomi untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya pekerja informal dan UMKM.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah pada Kuartal II 2025 ini lebih berfungsi menahan penurunan konsumsi masyarakat dibandingkan benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga pada Kuartal I 2025 tetap melambat, dan pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,87 persen, di bawah target 5 persen.
Syafruddin juga mengingatkan bahwa stimulus ekonomi berulang tanpa penanganan masalah struktural seperti penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM hanya akan menjadi penyangga jangka pendek. Selain itu, tekanan pada fiskal negara semakin berat dengan defisit anggaran yang membengkak, sehingga ruang fiskal makin sempit dan kemampuan pemerintah menggelontorkan stimulus tambahan semakin terbatas.
Masalah komunikasi antar kementerian pun muncul, terlihat dari pembatalan diskon listrik yang awalnya diumumkan Kemenko Perekonomian, namun dibantah oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang menyatakan anggaran belum siap. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian dan merusak kredibilitas pemerintah di mata publik.
Setelah pembatalan diskon listrik, pemerintah mengalihkan anggaran tersebut ke BSU yang dinaikkan dari Rp 300.000 menjadi Rp 600.000 untuk periode Juni-Juli 2025. Namun, Syafruddin menilai kebijakan ini justru dapat mengurangi efektivitas stimulus karena diskon listrik lebih luas menjangkau masyarakat dibanding BSU yang hanya sebagian kelompok tertentu yang menerima.
Paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,4 triliun ini diharapkan pemerintah dapat mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen pada Kuartal II 2025. Namun, tantangan besar masih menghadang efektivitas stimulus ekonomi ini terutama dari sisi daya beli masyarakat, distribusi bantuan, dan keterbatasan fiskal negara.
Ikuti saluran harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar