Medan-BP: Terkait kebijakan parkir gratis Pemko Medan, Walikota Medan harus bijak menyikapinya, bukan malah ibarat menembak di atas kuda !
Regulasi yang di keluarkan oleh Kadis Perhubungan Iswar Lubis dianggap salah satu cara buang badan dan lemparkan tanggung jawab semata.
Sementara kebocoran dan tidak tercapainya target dari pendapatan parkir tentu saja mengarah di dalam instansi Dinas Perhubungan Kota Medan itu.
” Ini kebijakan yang sangat brutal dan sangat disayangkan, karena seharusnya walikota Medan lebih menitik beratkan pada evaluasi dan audit terhadap Dinas Perhubungan kota Medan.
Hal itu dikatakan Dedi Harvisyahari selaku Presidium Garuda Merah Putih Community kepada harianbatakpos.com di Medan, Rabu (24/4/2024) menjawab pertanyaan sehubungan kebijakan Pemko Medan menggratiskan parkir konvensional sehingga mengancam kehidupan para juru parkir (jukir) di Medan.
” Regulasi parkir gratis di lahan konvensional dan stop penangkapan terhadap jukir-jukir yang selama ini bekerja menjaga di lokasi tersebut adalah perbuatan dzholim terhadap mereka ( jukir ), karena sosialisasi parkir gratis bukan dengan penangkapan tapi di arahkan agar para jukir ini diberikan solusi agar dapat bertahan hidup, dan mereka bukan mencari kaya,”sesal Dedi Harvisyahari lagi.
Ya, audit dan periksa itu Dinas Perhubungan kemana setoran parkir yang selama ini di berikan para jukir konvensional kepada anggota Dinas Perhubungan Kota Medan, kemana itu semua dana yang di setorkan para jukir?
Seharusnya ketika regulasi akan dikeluarkan, dipanggil juga lah aparat Kepolisian untuk memberikan saran pendapat, karena yang berhubungan langsung di masyarakat itu adalah polisi, ini tidak, seperti di laga polisi dan masyarakat, imbuh Dedi.
” Saya meminta kepada Kapolrestabes Medan untuk tidak lagi melakukan penangkapan terhadap para jukir di areal konvensional, jangan jadi eksekutor terhadap regulasi yang nantinya berujung pada konflik sosial dan adanya permainan politik jelang suksesi pilkada Medan dan Sumut, intinya polisi harus berdiri di tengah untuk selesaikan hal ini, bukan malah menjadi eksekutor terhadap kebijakan ambigu ini,” ungkap Dedi
” Sudahlah tidak memberikan kesejahteraan koq malah menghabisi hak hidup masyarakatnya sendiri, di buatkan regulasi yang baik dan terarah bukan malah menyuruh polisi menangkapi masyarakatnya sendiri, ini kan berarti pemimpin yang dzholim.
Untuk itu, lanjut Dedy lagi, Senin tanggal 29 April 2024 saya dan seluruh jukir yang saat ini sangat ketakutan akan melaksanakan aksi unjuk rasa di beberapa titik antara lain ke Mapolresta Medan, kantor walikota Medan dan DPRD Medan yang dalam tuntutannya meminta walikota Medan menganulir kebijakan parkir gratis diareal konvensional , meminta Kapolrestabes Medan tidak lagi melakukan penangkapan terhadap jukir sampai ada regulasi yang tidak menciptakan konflik sosial dan meminta DPRD Medan laksanakan Rapat Dengar Pendapat terkait kebijakan parkir gratis di lokasi konvensional dengan estimasi massa 500 orang yang nantinya di libatkan anak istri para jukir yang kena tangkap polisi akibat kebijakan Pemko Medan, tegasDedi. (BP/EI)
Komentar