Jakarta-BP: Pemerintah mematangkan skema pembiayaan untuk sekali lagi memberikan fasiltas rumah murah bagi untuk aparatur sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri.
Siang ini, Presiden Joko Widodo memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin tim penyediaan hunian tersebut.
Dalam rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Penyediaan Rumah Bagi ASN, TNI dan Polri di Kantor Presiden, Rabu (7/11/2018), Presiden menginginkan jajarannya untuk fokus pada percepatan rumah layak huni.
“Ada 945.000 ASN, 275.000 prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. Ini harus segera,” kata Jokowi.
“Tujuannya jelas, agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja, dan selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini.”
Usai rapat, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan Presiden telah menunjuk Wapres untuk memimpin lanjutan tentang penyelesaian skema hunian tersebut.
Adapun, Kepala Badan Perencanaan Nasionl (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Pemerintah masih membahas dan mengkaji konsep pembayaran uang muka (DP) 0 dengan opsi pelunasan cicilan yang lebih panjang ketimbang KPR komersial.
“Sudah diajukan skema khusus DP 0%, dan pembayaran cicilannya masa pinjamannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun,” ujar Bambang.
Ia mengatakan beberapa kementerian/lembaga sudah mulai melakukan proyek percontohan (pilot project) pembangunan hunian dengan skema tersebut.
Bambang menyebut, persoalan lokasi juga menjadi bahasan karena terkait harga tanah yang menjadi bahan baku pembangunan hunian.
“Terutama kita akan fokus di daerah perkotaan, karena kita bicara tapi ASN TNI polri di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta,” papar Bambang.
“Jadi tentunya akan fokus pada lahan yang maish bisa dipakai untuk perumahan rusun tadi dengan catatan lokasi dari lahan tersebut tidak jauh dari pusat kota, atau alternatifnya lokasi rusun tersebut dekat dengan fasilitas transportasi umum, misal kalau di sini ada KRL atau LRT.”
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut skema tersebut masih akan dibahas dalam beberapa rapat lanjutan. Ia mengatakan ada kemungkinan penggunaan APBN.
“Masih akan dibahas, sekarang belum ada keputusan. Masih panjang, nanti akan dipimpin Pak Wapres.”
(CnbcIndonesia) BP/JP
Komentar