Puluhan juru parkir (jukir) di Kota Blitar menjadi sorotan publik setelah viral menolak wacana penurunan tarif parkir. Aksi ini menuai respons tegas dari Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang menegaskan bahwa kebijakan publik tak bisa diatur oleh tekanan kelompok tertentu.
“Pemerintah tidak bisa diatur oleh pihak-pihak tertentu dalam kebijakan parkir,” ujarnya pada Kamis (5/6).
Dilansir dari laman Lambeturah.co.id, Syauqul menegaskan bahwa isu penurunan tarif parkir masih sebatas wacana yang belum diputuskan. Pemerintah Kota saat ini masih mengkaji kebijakan tersebut secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan banyak aspek sebelum mengambil langkah final.
Ia juga mengimbau agar para jukir tidak terprovokasi oleh isu yang belum pasti, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pemerintah, lanjutnya, akan mengajak para jukir berdiskusi agar mereka memahami konteks kebijakan dengan benar dan tidak salah tafsir.
Lebih lanjut, Syauqul menekankan pentingnya pelayanan parkir yang tertib, nyaman, dan transparan bagi masyarakat. Ia memastikan jika jukir yang melanggar aturan akan ditertibkan demi kepentingan bersama.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar