Medan, HarianBatakpos.com – Reformasi tata kelola hibah pesantren menjadi isu krusial dalam upaya membangun keadilan sosial di bidang pendidikan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengambil langkah berani dengan melakukan evaluasi penyaluran dana hibah dalam APBD 2025. Inisiatif ini diharapkan dapat memperbaiki sistem distribusi bantuan publik agar lebih adil dan transparan.
Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto, mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan, “Kami mengapresiasi gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam membenahi manajemen dana hibah pesantren. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada lembaga-lembaga yang itu-itu saja.” Penyaluran hibah yang tidak tepat sasaran selama ini menjadi masalah serius yang perlu ditangani, dilansir dari kompas.com.
Rasminto menekankan pentingnya memberi prioritas kepada madrasah kecil dan lembaga pendidikan berbasis komunitas. Hal ini tidak hanya akan memperluas jangkauan manfaat hibah, tetapi juga memperkecil ketimpangan sosial. Ia juga menambahkan bahwa perlu adanya verifikasi dan akreditasi ulang terhadap lembaga penerima hibah untuk menjamin kredibilitas.
Pemprov Jabar disarankan untuk membangun sistem digital yang terbuka dalam penyaluran hibah. “Penyaluran hibah harus berbasis kebutuhan nyata dan kinerja pendidikan, bukan kedekatan politik,” tegasnya. Kebijakan afirmatif bagi madrasah kecil juga sangat penting untuk memastikan akses pendidikan yang setara.
Reformasi ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal membangun keadilan sosial dalam pendidikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, dana publik dapat menjadi instrumen pemerataan dan kemajuan bangsa. Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi menjadi momentum penting yang perlu kita kawal bersama.
Komentar