Di tengah gemuruh konflik Timur Tengah yang menggebu, pemerintah Indonesia ditekan untuk mempertimbangkan langkah berikutnya terkait Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah industri. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperingatkan bahwa konflik tersebut berpotensi memicu krisis ekonomi, dengan Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak paling besar.
Josua menyoroti ketergantungan Indonesia pada impor energi dan fluktuasi nilai tukar dolar AS yang masih tinggi. “Kami menilai tensi geopolitik saat ini bersifat sementara, sehingga tidak tepat untuk melanjutkan kebijakan HGBT,” katanya, Rabu (24/4/2024).
Menurut Josua, kebijakan gas murah berisiko mengancam sektor migas dan berpotensi mengurangi penerimaan negara. Di tengah tekanan tambahan dari subsidi BBM dan pelemahan rupiah, penerapan HGBT bisa meningkatkan defisit APBN. Terlebih lagi, Indonesia menghadapi risiko twin deficit dengan menurunnya neraca perdagangan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per Maret 2024, Indonesia memiliki surplus neraca dagang sebesar US$4,47 miliar, namun tereduksi oleh defisit perdagangan migas sebesar US$2,04 miliar. Penerimaan negara juga dikhawatirkan menurun seiring normalisasi harga komoditas.
Josua menekankan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan HGBT dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan industri, jumlah pemanfaatannya, dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Situasi ini hanya akan semakin memberatkan keuangan negara jika HGBT dilanjutkan,” tambahnya.
Meskipun pengusaha industri mendorong keberlanjutan HGBT sebagai antisipasi terhadap meningkatnya tensi geopolitik global, Josua menegaskan perlunya pertimbangan yang cermat terhadap industri migas sebagaimana industri lainnya.
Menanggapi hal ini, Josua menilai bahwa kebijakan HGBT kurang tepat sebagai dorongan untuk meningkatkan daya saing industri. “Peningkatan daya saing harus didorong ke arah yang lebih fundamental,” tandasnya, “seperti peningkatan teknologi produksi dan efisiensi biaya, serta penurunan biaya logistik sehingga biaya produksi lebih terjangkau.”
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan dengan matang langkah-langkah selanjutnya dalam menghadapi ketegangan geopolitik yang dapat berdampak luas terhadap ekonomi dan industri Indonesia.
Komentar