Terakhir Reses Anggota Komisi A DPRD Langkat, Zulhijar S.Pd : Bukan Ngancam, Sampaikan Sama Kadis PU Kau Aspal Jalan Disini

Zulhijar, S.Pd saat reses terakhir di Lapangan Futsal Dusun II Kelurah Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (7/01/2020).

Zulhijar, S.Pd saat reses terakhir di Lapangan Futsal Dusun II Kelurah Pekan Selesai, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Selasa (7/01/2020).

Langkat-BP: Reses terahhir masa sidang pertama tahun ke- I T. A. 2020 anggota komisi A DPRD Kabupaten Langkat, Zulhijar, S.Pd di Kelurahan Pekan Selesai, Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat dengan tema " Dengan Pelaksanaan Reses Mewujudkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," dilaksanakan di Lapangan Futsal  Dusun II Kelurahan Pekan Selesai Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat pada hari Selasa (7/01/2020) pukul 14:00 WIB.

Reses yang dilaksanakan Zulhijar, S.Pd di lapangan futsal dihadiri ratusan warga lebih dan turut diundang Lurah Pekan Selesai, Camat Selesai, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas PU, Kapolsek Selesai dan Koramil Selesai.

Zulhijar menjelaskan didepan warga, "bila selama ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui seperti Dinas Perkim ada bedah rumah dan hari ini saya minta dari Dinas Perkim untuk menjelaskannya, dan mungkin saja Lurah Selesai tidak mengetahui tentang  adanya bedah rumah maka dari itu mari sama-sama kita kejar. Tugas saya hanya menarik itu jangan sampai hanya Kecamatan yang lain saja menerima," ucapnya.

Katanya, begitu juga dari Dinas Sosial yang hadir disini untuk menjelaskan, mungkin warga yang hadir disini hanya mengetahui PKH saja atau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) padahal ada bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan itu banyak warga yang tidak mengetahui maka dari itu dari Dinas Sosial untuk menjelaskan dengan singkat padat saja, sebutnya.

Sambung Zulhijar, mungkin para Ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir disini anggaran itu tidak hanya dari APBD Langkat saja, tapi ada dari Kementerian juga dan anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun rumah masyarakat yang sudah tidak layak huni.

"Memang saya saat ini di Komisi A tidak ada hubungannya dengan Dinas Perkim dan Dinas PU. Tapi ingat, saya di Banggar dan saya bukan mengancam, tapi perlu kalian ingat. Untuk itu saya minta dari Dinas Sosial untuk menjelaskannya," pungkasnya.

Warga saat menghadiri reses terakhir anggota DPRD Langkat Zulhijar, S.pd.

Mewakili Dinas Sosial Ahmad Pian, menjelaskan bila dirinya perwakilan PHK Kabupaten Langkat untuk bantuan dari Dinas Sosial banyak dan syaratnya masyarakat miskin harus terdaftar di BDP minta surat keterangan tidak mampu dari Desa/Kelurahan temui Operatornya dan meminta dimasukan ke Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Neks atau Neo Generasi baru yang selama ini tidak terdaftar agar terdaftar.

Dia jelaskan, bahwa untuk Operator dari Desa atau Kelurahan dengan data yang sudah terdaftar operator bisa menginput data yang sudah masuk, seperti tahun 2018 -2019 itu bisa di input satu tahun dua kali Januari dan Juli dan untuk mendaftar Januari mengirim di bulan Juli dan ditahun 2020 ada regulasi mendaftarkan selama 3 bulan sekali ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahtraan Sosial Neks atau Neo Generasi Baru dan seperti ibu-ibu bisa di daftar dan tidak menunggu hingga setengah tahun.

“Penerima Bantuan PKH adalah penerima Jakat Fitra dan bila ada orang kaya yang mendapat itu data tahun 2011 dikarenakan dulunya tidak mengunakan aplikasi dan saat ini sudah mengunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahtraan Sosial Neks atau Neo Generasi Baru dan penerima bantuan dasarnya BDT dan pada tahun 2019 penerima PKH yang kaya-kaya sebanyak 2719 orang kita keluarkan," kata Ahmad Pian

Selanjutnya Perwakilan dari Dinas Perkim Doni Pembriansah Saragi mengatakan, Dinas Perumahan dan Pemukiman hanya membangun jalan setapak dengan ukuran lebar dua meter setengah, parit beton hanya lebar satu meter lain panjangnya, kamar mandi dan sanitasi, sumur bor yang dikhususkan sarat kurang air minum yang di uji layak sudah bisa diminum dan yang terakhir bedah rumah.

Menurutnya, bedah rumah sudah ada program BSPS dan program TLTH untuk mendapatkan bantuan bedah rumah yang rumah sudah bersertifikat,  sudah membayar pajak, kartu keluarga, KTP dan itu nanti yang menyerahkan ke Dinas Perkim langsung Lurah yang maksimalnya per kelurahan 50 bantuan rumah dan mungkin berapa tahap dan 50 kita usulkan 20 baru terealisasi dan hingga selesai.

“Untuk Bangunan rumah kami tidak memberikan uang tunai tetapi menunjuk salah satu panglong besar segala kebutuhan nantinya panglong mengeluarkan bahan untuk bangunan yang akan dibangun dan biaya bahan Rp 17 jutaan dan Dinas Perkim melakukan dari lepel yang kecil-kecil dulu supaya mudah terealisasi dan semua itu melalui Musrembang dari mulai Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan sampai di Kabupaten di bahas lagi di DPRD dan ada bantuan lagi dari Proinsi hingga Kementrian tapi harus mengunakan proposal," ujar Doni.

Zulhijar menjelaskan kembali, untuk perwakilan Dinas PU yang hadir sama sekali tidak ada memberikan solusi. "Yang jelas jalan disini sudah selama 12 tahun tidak ada pengaspalan, sementara jalan dari sini setiap yang melintas ibarat Wisata Abu, untuk itu Kepala Dinas PU Subianto jangan merasa hebat dan kita lihat saja nanti. Dan perwakilan PU yang hadir sampekan sama Subianto atau SBY  jalan disini dibangun atau tidak itu saja," kata Zulhijar dengan nada kesal. (BP/L1)

Penulis: -

Baca Juga