HarianBatakPos: Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan bahwa dirinya akan mempersiapkan pembelaan terhadap penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas perang narkoba, setelah dia pensiun dari politik.
“Saya akan mempersiapkan pembelaan saya di ICC,” kata Duterte dalam pidato yang dirilis pada Senin (4/10) malam waktu setempat dalam komentar publik pertamanya tentang penyelidikan tersebut. Sebelumnya, Duterte bersikeras dia tidak akan bekerja sama dengan pengadilan internasional tersebut.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (5/10/2021), hakim ICC pada bulan September lalu mengizinkan penyelidikan menyeluruh terhadap kampanye anti-narkotika Duterte, yang menurut kelompok hak asasi manusia telah menewaskan puluhan ribu orang, dengan mengatakan itu menyerupai serangan tidak sah dan sistematis terhadap warga sipil.
“Tetap berpegang pada fakta karena ada catatannya. Saya tidak mengancam Anda – jangan menipu saya dengan bukti,” kata Duterte dalam pidatonya, dua hari setelah dia menyatakan akan pensiun dari politik.
Duterte telah berulang kali menyerang satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia tersebut. Duterte bersikeras bahwa pengadilan itu tidak memiliki yurisdiksi di Filipina.
Duterte menarik Manila keluar dari ICC setelah meluncurkan penyelidikan awal, tetapi pengadilan yang berbasis di Den Haag itu mengatakan pihaknya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota.
Sebelumnya pada Sabtu (2/10) lalu, Duterte menyampaikan pengumuman mengejutkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilihan umum tahun 2022 dan akan pensiun dari politik.
“Sentimen yang luar biasa dari orang-orang Filipina adalah bahwa saya tidak memenuhi syarat dan merupakan pelanggaran konstitusi untuk menghindari hukum, semangat konstitusi jika mencalonkan diri sebagai wakil presiden,” kata Duterte.
“Hari ini saya mengumumkan pengunduran diri saya dari politik,” imbuhnya.
Sebelumnya pada Agustus lalu, Duterte mengatakan bahwa dia akan bertarung sebagai wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2022 mendatang. Ini merupakan langkah yang menurut para kritikus dimotivasi oleh ketakutan akan menghadapi tuntutan pidana setelah meninggalkan jabatannya.(DTK)
Komentar