Medan, HarianBatakpos.com – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes DNA guna membuktikan identitas anak dari model panas, Lisa Mariana (LM). Pengumuman ini menarik perhatian publik dan menambah kompleksitas situasi hukum yang ada. Pelaksanaan tes DNA tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berdasarkan perintah pengadilan maupun permintaan penyidikan.
“Permintaan tes DNA, tes DNA seyogyanya dilakukan sebagai implikasi dalam proses hukum yang berlaku, tes DNA bukan sekadar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik,” ungkap Muslim Butarbutar, tim kuasa hukum Ridwan Kamil, dalam konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan, pada Jumat (4/3) , dilansir dari Lambeturah.co.id.
Muslim juga menegaskan bahwa jika Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sepakat untuk melakukan tes DNA tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil akan mengajukan permohonan tes DNA ke DVI Mabes Polri. “Kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri,” kata Muslim.
Pernyataan Lisa Mariana yang menantang Ridwan Kamil untuk membuktikan identitas anak mereka menambah ketegangan dalam kasus ini. Seperti yang diungkapkan oleh pengacara Sunan Kalijaga, Lisa telah berulang kali menyatakan kesiapannya untuk tes DNA agar kebenaran dapat terungkap. “Tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib dihukum, bukti-bukti lain, saksi dan bukti lain-lainnya,” sambung Muslim.
Muslim mengajak semua pihak untuk menahan diri dari spekulasi yang dapat memperburuk situasi dan menghormati upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. Situasi ini tidak hanya menarik perhatian media, tetapi juga menimbulkan berbagai reaksi dari publik.
Dengan demikian, kasus ini menyoroti pentingnya proses hukum yang transparan dan adil. Kesediaan Ridwan Kamil untuk mengikuti tes DNA adalah langkah menuju kejelasan dan kepastian hukum.
Komentar