Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa tingkat kepemilikan rekening atau akun mencapai puncaknya pada tahun 2023, mencatatkan angka sebesar 76,3 persen. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) di Jakarta pada hari Jumat.
“Akun kepemilikan mencapai 76,3 persen pada tahun 2023, melebihi target sebesar 76 persen yang ditetapkan,” kata Airlangga, mencerminkan capaian positif dalam meningkatkan akses keuangan di Indonesia.
Peningkatan tersebut juga diikuti dengan kenaikan signifikan dalam tingkat inklusi keuangan, mencatat angka sebesar 88,7 persen pada tahun 2023, naik dari 85,1 persen yang tercatat pada tahun sebelumnya.
Airlangga menyebutkan bahwa peningkatan inklusi keuangan dipicu oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya jumlah rekening pelajar mencapai 53,9 juta, akun uang elektronik sebanyak 150,7 juta, dan jumlah pedagang QRIS mencapai 30 juta.
Selain itu, program-program seperti penyaluran kartu Prakerja sebanyak 1,9 juta, pemberian pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan penyediaan layanan keuangan digital kepada 932 ribu individu juga turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Meskipun capaian ini menggembirakan, Airlangga menyoroti bahwa kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masih menjadi tantangan utama. Dia juga menekankan perlunya peningkatan perlindungan hukum bagi konsumen dan pengukuran data yang lebih baik untuk memastikan keuangan inklusif di berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat difabel di daerah terpencil dan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Target inklusi keuangan untuk tahun 2024 telah ditetapkan sebesar 90 persen, dengan target kepemilikan rekening pada 80 persen,” ungkapnya.
Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan akses keuangan di masa mendatang. “Kami memperkirakan target kepemilikan akun akan mencapai 82 persen pada tahun 2025, dengan peningkatan dua persen setiap tahun, menuju 90 persen pada tahun 2029,” tambahnya.
Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komite Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sektor keuangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Komentar