Jakarta, Batak Pos – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah membentuk tim hukum yang bertugas menginvestigasi dan memperkarakan dugaan kecurangan dalam Pemilihan Umum 2024. Tim yang diberi nama “Demokrasi Keadilan” ini akan dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dengan Henry Yosodiningrat sebagai wakil ketua tim.
Deputi 360 TPN, Syafril Nasution, menyampaikan, “Hari ini atas arahan dari ketua partai koalisi, dari Bu Megawati, Pak Mardiono, Pak Hary Tanoe, dan juga Pak OSO, serta dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, telah dibentuk tim Demokrasi Keadilan Ganjar-Mahfud yang nanti akan diketuai oleh Pak Todung Mulya Lubis, dibantu oleh Pak Henry Yosodiningrat.”
Tim ini bertugas menyusun persiapan untuk memperkarakan dugaan kecurangan Pemilu 2024. Syafril mengungkapkan bahwa TPN telah mencermati berbagai temuan yang diduga merupakan kecurangan, meskipun dia tidak dapat memberikan rincian secara detail. Namun, temuan-temuan ini diyakini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Temuan-temuan yang tadi kita bahas sudah terlihat bahwa apa yang terjadi pada pemilu ini sangat terstruktur dan sangat masif. Jadi ini yang kita bahas tadi, poin-poinnya apa saja,” jelas Syafril.
Sementara itu, Deputi Kanal Media TPN, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan bahwa Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud membuka partisipasi bagi seluruh warga negara yang ingin ikut berkontribusi dalam mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. Tim ini mengajak semua pihak yang ingin mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan hukum untuk bergabung dalam upaya ini.
“Seluruh perjuangan yang kami lakukan ini tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, bukan demokrasi-kekuasaan, bukan demokrasi yang menghalalkan segala cara. Hal ini penting dan strategis sekali karena pada bulan November mendatang akan diselenggarakan Pilkada serentak di seluruh Indonesia,” kata Karaniya. “Jika perjuangan ini tidak kita tempuh, niscaya ke depan akan muncul ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi di Indonesia,” tambahnya.
Komentar