Medan-BP : Wakil Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Ir H Aswin Efendi Siregar menghadiri pertemuan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi di Aula Raja Inal Siregar lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (1/8/2019).
Pertemuan tersebut dirangkai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemprov Sumut dan Pemerintah Daerah se-Sumut yang dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi disaksikan langsung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Syafruddin.
Menpan RB Syafruddin berharap melalui penandatanganan PK diharapkan menjadi awal bagi Pemerintah Provinsi serta seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut agar dapat lebih meningkatkan dan menguatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu juga sekaligus menjadi pemicu munculnya inovasi baru dalam menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik, ujarnya.
Untuk Indonesia secara keseluruhan kata Syafruddin, telah banyak perubahan penting dalam postur Birokrasi Nasional. Dan berdasarkan Global Competitiveness Index 4.0 tahun 2018, Indonesia peringkat ke-45 dari 140, naik dua grid dari tahun 2017. Survei Bank Dunia Ease of Doing Business (EODB) skor Indonesia meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, indeks daya saing global Indonesia juga melonjak dari peringkat 41 menjadi 36.
“Sedangkan untuk Sumut, perkembangan nilai SAKIP Pemerintah Sumut meningkat sedikit demi sedikit. Pada tahun 2016 menunjukkan nilai 54,87 kemudian tahun 2017 jadi 55,33 dan tahun 2018 jadi 56,12. Meskipun tidak signifikan, yang penting ada peningkatan. Tahun 2019 saya berharap akan lebih meningkat lagi. Predikat akuntabilitasnya kalau bisa memperoleh nilai A, begitu juga dengan Kabupaten/Kota se-Sumut,” jelasnya.
Saya berharap PK ini menjadi langkah awal bagi kita semua untuk lebih maju dalam hal Reformasi Birokrasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan guna menjadikan Sumut termasuk seluruh Kabupaten/Kota menjadi lebih baik ke depannya terlebih dalam hal pelayanan publik, tambah Syafruddin.
Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah saat mangulosi Menteri PAN-RB Syafruddin di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (1/8/2019). Foto: Humas Tapsel
Sementara itu Gubsu Edy Rahmayadi dalam mengatakan, penandatanganan PK tersebut sebagai komitmen dan kesepakatan untuk melaksanakan pelayanan publik dengan tujuan untuk meningkatkan integritas, transparansi serta akuntabilitas aparatur pemerintahan. Selain itu menjadi tolak ukur kinerja sebagai bahan dasar evaluasi aparatur dan penilaian terhadap pencapaian yang dilakukan pemerintah daerah, ujarnya.
Usai acara Wabup H Aswin Efendi Siregar mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung penuh dilakukannya penandatanganan PK dengan OPD. Dengan demikian, seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan dapat lebih terpacu menjalankan roda pemerintahan menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua agar nantinya dapat meningkatkan mutu dan pelayanan publik. Selain itu juga menjadikan setiap langkah dan keputusan yang diambil semakin terukur dan terarah. Semoga langkah ini menjadi titik awal untuk memberikan dan melakukan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujarnya.
Penandatanganan PK OPD dilakukan secara simbolis yang diwakili oleh Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu M Faisal Hasrimy dan Plt Kadis Kesehatan Provsu NG Hikmet. Usai penandatanganan, kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab oleh para Pemda Kabupaten/Kota yang hadir dengan Menpan-RB Syafruddin.
Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Sumut, Bupati/Walikota se-Sumut atau yang mewakili, pimpinan OPD Provsu dan pejabat eselon III dan IV. (BP/SP1)
Komentar