Isu mengenai kemungkinan kenaikan pajak untuk sepeda motor berbahan bakar bensin kembali mencuat, dan kali ini dikaitkan dengan upaya peralihan ke sepeda motor berbahan bakar energi listrik. Isu ini pertama kali muncul setelah Menko Marves, Luhut Panjaitan, menyampaikan informasi tersebut dalam sebuah kesempatan. Namun, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, segera memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut.
Jodi Mahardi menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Menko Marves bukanlah rencana untuk menaikkan pajak sepeda motor bensin dalam waktu dekat. Lebih lanjut, klarifikasi ini mengarah pada wacana terkait usaha perbaikan kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Usulan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pengguna kendaraan non-listrik, mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang lebih ramah lingkungan.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap masalah polusi udara di Jabodetabek, yang pada beberapa waktu lalu mencapai tingkat yang tidak layak. Penyebab utama disinyalir berasal dari penggunaan kendaraan bermotor dan aktivitas pabrik di wilayah tersebut. Meningkatnya pajak pada motor bensin diharapkan dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi umum.
Sementara wacana ini bersifat proaktif terhadap masalah polusi udara, belum ada keputusan konkret atau implementasi tindakan. Meskipun demikian, skema yang diusulkan melibatkan peningkatan pajak yang akan menghasilkan pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui subsidi transportasi publik, seperti LRT, kereta cepat, dan moda transportasi umum lainnya.
Namun, hingga saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap wacana dan belum ada tindak lanjut yang jelas terkait implementasi kebijakan tersebut.
Komentar