Medan, harianbatakpos.com – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sektor pendidikan dalam periode 2024-2029. Menurutnya, sejumlah permasalahan seperti tidak terserapnya anggaran pendidikan secara maksimal dan kurang meratanya sumber daya manusia (SDM) serta fasilitas pendidikan, memerlukan perhatian serius.
Dalam pernyataannya pada Jumat (4/10/2024), Cucun mengungkapkan bahwa DPR periode sebelumnya, di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar), telah menemukan ketidakseimbangan antara anggaran yang dialokasikan dan yang terealisasi. Pada APBN 2023, misalnya, anggaran pendidikan yang terealisasi hanya mencapai Rp 513,38 triliun dari total Rp 621,28 triliun yang dialokasikan.
“Uang begitu besar, tapi tidak terserap. Nah, ini yang harus dievaluasi ke depan,” tegas Cucun. Ia menilai, Indonesia gagal memanfaatkan bonus demografi yang menjadi potensi besar, karena konsep pendidikan yang tidak jelas arahnya.
Berdasarkan konstitusi, 20% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan, namun Cucun menyoroti bahwa alokasi ini tersebar di 20 kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, yang akhirnya menyebabkan anggaran besar tersebut tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat. “Kita punya uang, tapi sayangnya tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat secara maksimal,” tambahnya.
Selain persoalan anggaran, Cucun juga menyoroti krisis guru di Indonesia. Banyak guru yang sudah memasuki masa pensiun, namun proses pengangkatan guru baru masih belum sesuai dengan kebutuhan. Rekrutmen guru kini semakin sulit karena adanya peraturan yang mengharuskan pengangkatan melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Sekarang kita menghadapi darurat guru, tetapi pengangkatannya tidak mudah. Daerah juga tidak boleh lagi merekrut tenaga harian lepas atau guru honorer. Ini salah satu evaluasi penting di sektor pendidikan,” jelas Cucun.
Masalah akses dan fasilitas pendidikan, terutama di daerah, juga menjadi perhatian Cucun. Ia menegaskan bahwa anggaran yang telah disusun bersama DPR harus digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. “Bagaimana kita memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan betul-betul berdampak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Cucun berharap bahwa di periode 2024-2029, pemerintah bersama DPR dapat lebih efektif dalam mengelola anggaran pendidikan sehingga semua elemen masyarakat, terutama di daerah terpencil, dapat merasakan manfaatnya secara merata. BP/CW1
Komentar