Walau Dihujani Intrupsi, Pembahasan RAPBD P 2019 Berlangsung Memanas

Suasana rapat sidang paripurna DPRD Sumut, Senin (9/9/2019).

Medan-BP: Memanas saat pelaksanaan Sidang Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan Bersama DPRD dan Gubernur Sumatera Utara terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019.

Pasalnya peserta yang tak kourum ketika itu, tapi pimpinan Dewan bersikukuh melanjutkan rapat sidang tersebut.

Meski dihujani intrupsi para anggota dewan termasuk Fraksi PDI Perjuangan. Akan tetapi Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman terkesan ngotot melanjutkan sidang paripurna yang digelar, Senin (9/9/2019).

Beruntun intrupsi yang dilakukan peserta sidang. Sebagaimana rombongan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dipimpin Ketua Fraksi Baskami Ginting terbukti tidak direspon Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Sarma Hutajulu dan Wakil Ketua Fraksi Sutrisno Pangaribuan dengan vokalnya menentang keputusan pimpinan dewan.

Sutrisno Pangaribuan dalam penyampainnya, meminta pimpinan dewan agar tidak melanjutkan sidang paripurna. Sehubungan melanggar tatib.

Pimpina dewan !, lagi seru Sutrisno berintrupsi lantang, lugas dan tegas meminta rapat sidang ditunda.

"Diminta sidang ini dihentikan, karena telah mempermalukan masyarakat Sumatera Utara. Ini jelas tak lagi bermartabat. Faktanya  kehadiran anggota dewan dalam absen 67 namun secara fisik hanya 51 orang," tegas Sutrisno.

Masyarakat Sumut telah menonton sidang paripurna dengan "lawak-lawak ". Kata Sutrisno menyatakan, walaupun melanggar tatib yang disepakati, ternyata keputusan pimpinan sidang lanjut bergulir tanpa menghiraukan protes.

Hal ini menunjukkan, bahwa pimpinan sidang tidak tegas dan berwibawa.

Kami dari Fraksi PDIP tidak ikut serta mempertanggungjawabkan pengesahan ini. Sebab kehadiran kami sepertinya tertipu.

"Kami tertipu, diketahui agenda sebelum sidang dilanjutkan, ada kesepakan tidak melanjutkan pembahasan PAPBD 2019, namun fakta dipersidangan agenda PAPBD itu tetap masuk dalam pembahasan, ujar Sutrisno kesal sembari membubarkan diri dan meninggalkan ruang sidang yang didampingi Baskami Ginting, Sarma Hutajulu dan anggota Fraksi PDIP lainnya.

Diberitakan penghormatan terhadap pimpinan dewan,  pada sidang pengesahan yang diselenggarakan Selasa 27 Agustus 2019 kemarin, Ketua DPRD sepenuhnya telah menunjukkan martabat. Namun kepatuhan tata tertib DPRD dan PP No.12 Tahun 2018 tersebut dilanggar.

Tata tertib dimaksud tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pasal 97 Ayat (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri untuk provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota, terangnya. (BP/MM)

Penulis: -

Baca Juga