Medan, HarianBatakpos.com – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberantas pungutan liar (pungli) di lingkungan Pemkot Medan. Ia juga berjanji akan menindak tegas pejabat yang terlibat praktik pungli maupun korupsi.
Dalam pernyataannya, Rico Waas mengapresiasi kinerja Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan sebelumnya. Ia berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan serta menciptakan terobosan baru guna meningkatkan pelayanan publik.
“Mari kita lanjutkan hal-hal yang baik, namun saya pastikan ke depannya kita akan membuat sesuatu terobosan yang jauh lebih baik lagi,” ujar Rico Waas di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (4/3/2025).
Rico menekankan bahwa pelayanan publik di Kota Medan harus lebih responsif dan profesional. Ia meminta Pemkot Medan untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat agar citra pemerintah semakin baik.
“Yang terpenting adalah pelayanan Kota Medan harus kita perbaiki. Pemerintah Kota harus lebih responsif terhadap masyarakat, jangan malah makin melempem,” tegasnya.
Rico Waas juga menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, akan memastikan pejabat Pemkot Medan bekerja dengan soliditas dan loyalitas tinggi dalam membangun Kota Medan. Ia meminta para pimpinan OPD dan camat untuk lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai bentuk peringatan, Rico menegaskan bahwa ia tidak akan mentolerir praktik pungli dan korupsi di lingkungan Pemkot Medan. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan.
“Saya pastikan, pas di depan ada Pak Kajari juga, jadi hati-hati urusan pungli, urusan korupsi, saya nggak main-main. Kita harus menciptakan pemerintahan yang good and clear, bekerja sama dengan Forkopimda untuk menjadikan Kota Medan lebih baik,” tegasnya.
Rico juga mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Medan untuk tetap bersemangat dalam membangun Kota Medan. Ia memberikan peringatan keras bagi para pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
“Ini harus menjadi warning. Jangan karena satu oknum, seluruh pemerintahan terkena dampaknya. Kita harus bisa menindak dan membereskan pejabat yang bermasalah agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tutupnya.
Komentar