Walikota Buka Konsultasi Publik Rancangan RKPD Kota Padang Sidempuan Tahun 2023

Padang Sidempuan-BP: Walikota Padang Sidempuan Irsan efendi Nasution SH buka acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Sidempuan Tahun 2023 di Emerald Ballroom Hotel Mega Permata Padang Sidempuan, Senin (14/2-22).

Dalam Arahannya Walikota mengatakan Forum Konsultasi Publik yang dilaksankan saat ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan RPJPD – RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan RKPD secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing,” jelas Walikota.

Untuk itu, Walikota meminta partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan untuk berperan dalam pengambilan keputusan, dengan melibatkan stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya.

“Pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan berbagai aspek kehidupan menuju kondisi labih baik dan adanya keterpaduan antara aspek politis, teknokratis dan aspiratif,” ungkap Irsan.

Walikota mengingatkan, Dalam penyusunan RKPD Kota Padang Sidempuan Tahun 2023, harus mengacu pada RPJMD Kota Padang Sidempuan tahun 2019-2023 yang telah disusun dan Renstra Perangkat Daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 nanti, pungkasnya.

Adapun Narasumber dari RKPD tersbut, Kaper Bank Indonesia Sibolga, Bappeda Sumut, BPS Kota P. Sidempuan yang dipandu Bapelitbang Kota Padang Sidempuan.

Turut hadir pada acara itu, Wakil Walikota Ir H Arwin Siregar, Sekdako H Letnan Dalimunthe, dengan peserta para Asisten, Staf Ahli Wako,  pimpinan OPD, Kabag, Camat, Organisasi Vertikal dan undangan lainnya. (BP/AA)