Tangerang, HarianBatakpos.com – Kurikulum AI di Indonesia resmi didorong oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan pentingnya pelajaran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai dari tingkat SD hingga SMA. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan ke Binus University, BSD, Tangerang Selatan, Jumat (2/5/2025), dalam rangka mempercepat pemahaman AI di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Gibran menyatakan bahwa pelajaran AI akan mulai dimasukkan ke dalam kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun ajaran baru nanti. “Beberapa hari lalu kita rapat terbatas dengan Pak Menteri Pendidikan. Di tahun ajaran baru, pelajaran AI akan mulai diterapkan,” ujarnya. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital melalui pendidikan berbasis kecerdasan buatan.
Dorongan untuk memasukkan AI ke dalam kurikulum sudah digaungkan Gibran sejak Maret lalu, saat mengunjungi SMA 66 Jakarta. Kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun menyatakan bahwa coding dan AI akan mulai diajarkan dari kelas 5 SD hingga SMA. Dalam seminar lainnya, Gibran menjelaskan bahwa AI akan membantu meningkatkan produktivitas dan kreativitas para pelajar.
“AI bisa bantu bikin grafis, video lucu, dan lain-lain. Tapi tujuan utama adalah untuk mempermudah tugas sehari-hari dan meningkatkan kreativitas,” kata Gibran. Dalam kesempatan berbeda, di Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Gibran menegaskan bahwa anak muda Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara lain dalam memanfaatkan teknologi AI.
Namun, perkembangan AI di Indonesia juga menuai kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyebut bahwa AI berisiko membuat manusia malas berpikir dan menyebabkan kemunduran budaya. “Kita menjadi malas berpikir. Nilai-nilai agama dan budaya juga bisa tergeser,” ujarnya dalam acara Waisak Nasional PKB di Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyoroti tantangan lain dalam penerapan AI. Ia menyebut bahwa mayoritas tenaga kerja Indonesia belum siap menghadapi tantangan teknologi karena rendahnya tingkat pendidikan. Sekitar 52 persen pekerja hanya lulusan SD dan SMP, sementara 36 persen lainnya lulusan SMA dan SMK. Hal ini membuat proses reskilling dan upskilling menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
“Kita sedang giat melatih melalui balai latihan kerja. Tapi negara lain sudah menyiapkan tenaga kerja untuk era AI dan ekonomi hijau. Kita masih tertinggal,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan dan potensi besar ini, pemerintah berencana mengeluarkan regulasi setingkat Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur perkembangan teknologi AI lintas sektor. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Nezar Patria. Regulasi tersebut akan melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), serta perlindungan anak di ruang digital.
“Kita perlu regulasi tepat untuk menyesuaikan dengan perkembangan global. Regulasi yang ada akan kita evaluasi,” ujar Nezar.
Penerapan kurikulum AI di sekolah diharapkan mampu memperkuat SDM Indonesia dalam menghadapi era digital. Dengan dukungan pendidikan dan regulasi yang tepat, pengembangan artificial intelligence di Indonesia dapat berjalan secara optimal.
Komentar