Jakarta,harianbatkpos.com – Di era kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi terpecah menjadi tiga bagian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan. Reformasi besar ini bertujuan untuk memperkuat fokus masing-masing bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
Kemendikdasmen, dipimpin oleh Menteri Abdul Mu’ti, didampingi oleh Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat, berkomitmen untuk menangani pendidikan prasekolah hingga sekolah menengah. Pada pertemuan perdana dengan pers, Abdul Mu’ti mengumumkan akan mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sebelumnya diterapkan, seperti Kurikulum Merdeka, Ujian Nasional, dan zonasi sekolah, mengingat sejumlah sistem ini masih menuai polemik di masyarakat.
Mendikdasmen mengungkapkan bahwa ia akan memulai tugasnya dengan mendengar masukan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, akademisi, maupun masyarakat luas. “Kami akan memastikan kebijakan ini mencerminkan keinginan masyarakat,” ucap Mu’ti.
Sejalan dengan prioritas program Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen akan memulai dua program quick win: renovasi 22 ribu sekolah, meliputi perbaikan ruang kelas, mebeler, dan fasilitas MCK dengan anggaran Rp20 triliun, serta pembangunan sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp4 triliun. Program ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo, yang menekankan pentingnya alokasi dana untuk pendidikan dalam APBN.
Tidak hanya siswa, perhatian juga tertuju pada kesejahteraan guru. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa anggaran untuk kenaikan gaji guru telah disiapkan pada 2025, meski besaran kenaikan masih dalam tahap perencanaan. Selain itu, Kemendikdasmen berfokus pada peningkatan jumlah dan kualitas guru di tiga bidang utama: matematika, IPA, dan bimbingan konseling, untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik.
Kemendikdasmen juga mendukung pengangkatan guru honorer seperti Guru Supriani di Konawe Selatan melalui jalur afirmasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menunjukkan komitmen mereka dalam penguatan tenaga pengajar.
Mu’ti menyatakan bahwa Kemendikdasmen mendukung program wajib belajar 13 tahun sesuai Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045. Program ini akan berfokus pada pendidikan prasekolah sebagai fondasi SDM yang berkualitas. Ia juga menyoroti pentingnya pembelajaran matematika yang lebih kuat di pendidikan dasar, merespons perhatian Presiden Prabowo terhadap bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Tingginya kasus bullying di sekolah menjadi perhatian khusus Kemendikdasmen. Menurut Mu’ti, pihaknya akan memperkuat peran guru bimbingan konseling dan memberikan pelatihan terkait value education kepada semua guru agar bisa memberikan bimbingan yang lebih baik kepada siswa.
Kebijakan SMK juga mengalami perombakan. Kini berada di bawah Kemendikdasmen, SMK akan difokuskan pada pengembangan keterampilan berbasis teknologi tinggi dengan memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Mu’ti menyebutkan bahwa SMK akan membuka kemitraan tidak hanya dengan perusahaan besar tetapi juga dengan UMKM, sehingga lulusan SMK dapat berkontribusi langsung pada ekonomi lokal.
Dengan reformasi besar ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat semakin berkembang dan lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan perkembangan zaman.BP/CW1
Komentar