Medan, HarianBatakpos.com – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, saat merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
Deddy menekankan bahwa PDIP tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap terkait usulan tersebut. “Kami di PDIP tidak akan terburu-buru, dikutip dari CNN Indonesia.
Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa suara rakyat harus didengar dan dilindungi.
Mengenai biaya pelaksanaan pilkada yang dianggap mahal oleh Prabowo, Deddy menyatakan bahwa mahalnya biaya ini bukan karena proses pemilu langsung, tetapi karena perilaku kontestan yang melanggar norma dan etika.
“Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.
Deddy menambahkan bahwa PDIP akan menguji kelayakan usulan Prabowo sebelum mengambil sikap resmi.
Ia meminta pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat. “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, PDIP menegaskan komitmennya terhadap pemilu langsung sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.
Komentar