Medan, HarianBatakpos.com –Rapat kerja antara Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) dengan Komisi VI DPR RI menghasilkan sepuluh poin penting terkait implementasi program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR pada Senin (26/5/2025) ini dihadiri oleh 26 anggota Komisi VI dan Menkop UKM, Budi Arie Setiadi.
Salah satu kesimpulan utama adalah penekanan agar pelaksanaan Kopdes Merah Putih tidak hanya bersifat top-down. Komisi VI DPR meminta Kementerian Koperasi untuk mengedepankan partisipasi aktif, edukasi, serta penguatan kapasitas masyarakat desa secara otentik. Mereka menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih harus tumbuh dari bawah sebagai gerakan ekonomi rakyat, dimiliki dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri, bukan sekadar program pemerintah.
Lebih lanjut, rapat juga menyepakati bahwa kuantitas pembentukan Kopdes Merah Putih bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan. DPR mendorong agar program ini benar-benar memberdayakan masyarakat desa. Isu dualisme kepemimpinan di Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) turut menjadi perhatian, dengan Komisi VI mendesak Menkop UKM untuk mengambil langkah-langkah rekonsiliasi demi persatuan Dekopin.
Sebagai dukungan terhadap program ini, Komisi VI DPR juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kepada Kementerian Koperasi, serta menjadikan kementerian ini sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan periode 2024-2029. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembentukan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar