APELOMA Demo di Kantor Kejari dan Polres Labuhanbatu, “Kalau Kajari Tidak Mampu dan Kapolres Tidak Berani Silakan Mundur Saja”

APELOMA saat demo di kantor Kejari Labuhanbatu.

Labuhanbatu-BP: Aliansi Perss Ormas dan Mahasiswa (APELOMA)  demo Kantor Kejaksaan Negeri  dan Polres Labuhanbatu Senin (20/1/2020).

Tuntutan dari APELOMA adalah mempertanyakan perkembangan laporan dugaan pembangunan fiktif pengadaan air bersih sumur bor di Pustu Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) karena sudah 1 tahun mengendap di Kejari Labuhanbatu.

Selain itu APELOMA mendesak Gubernur dan Waka Polda Sumatera Utara agar menarik pernyataannya bahwa banjir bandang yang ada di Dusun Siria Ria Desa Pematang,Hatapang dan Desa Batu Tunggal Kecamatan NA  IX-X Labura murni bencana alam dan nenggantinya dengan pernyataan intruksi kepada Kapolda,Kapolres dan instansi terkait untuk mengusut dan mencabut izin usaha penumbangan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) bukit batu Jonjong Bukit Barisan baik yang punya izin maupun yang dilakukan perusahaan secara illegal.

Mereka juga mengatakan,instansi terkait yang mengeluarkan izin harus bertanggung jawab atas penebangan hutan gunung Batu Jonjong sekitarnya,sehingga menyebabkan terjadinya kerugian besar berupa banjir bandang yang menewaskan 5 orang warga dan hanyutnya harta benda serta rumah warga.Periksa dan teliti kembali dokumen pengeluaran izin yang dilakukan instansi terkait.

Adapun dugaan korupsi atau Mark up yang terjadi dalam pembangunan pengadaan sumur bor di Labura yang sudah dilaporkan hampir 2 tahun melalalui surat No.029- APELOMA/III/TM/2018 Tanggal 25 Maret 2018 yang disusul dengan surat No.026/LAP-MASYA/2020.

Ketua Aksi atau penanggung jawab adalah,Darmono Raja,SH dan Kordinator Lapangan Daud Rinaldi Rangkuti.Dalam orasinya menyatakan Kajari telah berganti berkali kali namun sampau saat ini belum ada realisasinya."Apakah sudah ada jaksa yang sudah kena suap kontraktor,atau apakah jaksa tidak tahu membanca laporan sehingga tidak tahu ujung pangkalnya.Dengan ini kami minta kepada Kajari,agar mengusut Laporan itu sekarang juga,memberikan sanksi kepada jaksa yang tidak becus menangani kasus proyek dugaan fiktif tersebut,jika pak Kajari tidak mampu maka kami minta agar Kajari mundur saja tau kami mundurkan, "ujar mereka.

Selain itu mereka juga meminta kepada Kapolres agar membuat surat dukungan agar gubernur mencabut kata kata yang menyakitkan warga Labura."Jika pak Kapolres tidak berani,maka kami minta agar Kapolres mundur saja atau kamu mundurkan, "kata mereka.

Rawatan Manik,SH,MH Kasubbagbin Kajari labuhanbatu langsung mendatangi situasi kerumunan aksi geruduk APELOMA, “Meminta sepuluh orang perwakilan untuk masuk, membahas permasalahan bersama pak Kumaedi,SH Kajari Labuhanbatu”.

Kesepuluh orang sebagai perwakilan APELOMA yang memasuki ruanganpun berjalan dengan aman dan tentram, “Satu persatu yang menyampaikan pendapat disambut baik oleh pak Kumaedi,SH”

Kumaedi,SH Kajari Labuhanbatu “Siap bersinergi dengan APELOMA dan segera mengkaji ulang kembali penyelidikan laporan tersebut, Yang pasti kesabaran kita semua dalam mengungkap tabir adalah kunci menuju harapan, "ujar Kumaedi.

Muhammad Husaini,SH,MH Kasi Pidsus mengatakan “Pengadaan sumur BOR di Puskesmas Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir sudah ditangani, kita punya data pendukung dari inspektorat kabupaten labura, "ungkapnya.

“Kalaupun sudah dilakukan lidik kiranya dapat dilakukan kembali lidik yang akurat, jangan hanya karena mendapat data dari inspektorat Labura kasus ini berhenti. Ajak kami pak kelokasi agar kami tunjukkan dimana letak pormal fiktifnya, "kata Darmono.

Sementara demo di Polres Labuhanbatu perwakilan  APELOMA di Ruang Rupatama Mapolres terkait banjir bandang Wakapokres Kompol  H Taufik menanggapi mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami kasus tersebut. (BP/PN)

Penulis: -

Baca Juga