Beredar Isu 100 Juta Untuk Pengamanan Aksi Demo Wartawan/i, Oknum Pejabat Tobasa Diduga Terlibat Didalamnya

Tobasa-BP: Aksi Solidaritas yang dilaksanakan Wartawan/i Kabupaten Toba Samosir yang dilaksanakan jilit I pada Rabu 5/12 dan jilit II dilanjutkan kembali Senin 17/12 lalu terendus isu tidak sedap ditengah masyarakat, pasalnya aksi tersebut diduga menerima uang 100 jt dari oknum pejabat Pemkab Tobasa yang bertujuan untuk pengamanan aksi.

Hal ini disampaikan salah satu pejabat Tobasa yang tidak ingin namanya disebut dimedia ini saat ditemui diruangan kerjanya Rabu, 12/12 "saya ditelefon pejabat berinisial (S) dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat untuk menanyakan uang, yang bertujuan untuk pengamanan aksi Wartawan/i sebanyak 100 jt dan pada saat itu saya memberikan kepada dia 50 jt dan selebihnya dia yang menambahinya", ungkapnya kepada harianbatakpos.com.

Menanggapai hal ini Jumat, 28/12 Desy Gultom salah satu orator aksi saat dikomfimasi melalui telefon selular mengatakan bahwa mereka juga masih menelusuri issu 100 jt yang beredar saat ini.

"Kami juga saat ini masih menelusuri dan mencari kebenaran dari issu 100 jt yang beredar, dimana imformasi yang kami dapatkan bahwa ada Kepala-Kepala Dinas Pemkab Tobasa untuk mengumpulkan dan diberikan kepada kami dan kami sampai saat ini tidak pernah menerima uang tersebut," tutur Desy.

Aksi solidaritas Wartawan/i jilit I dan jilit II menyampaikan beberapa tuntutan untuk DPRD dan Bupati Tobasa Ir. Darwin Siagian dimana diantaranya mempertanyakan kejelasan jabatan PLT Sekda yang sudah hampir 3 tahun belum depenitif, dukungan Pemerintah Kabupaten Tobasa terhadap UU keterbukaan Informasi Publik melibatkan SKPD dimana selama ini Wartawan/i sulit untuk mendapatkan komfirmasi dari pejabat-pejabat di Pemkab Tobasa, legalitas jabatan Sekdis PUPR sesuai janji Bupati tidak akan mengimpor ASN dari luar Tobasa namun kenyataannya mengimpor, keberadaan Sekwan yang sulit mendapatkan imformasi, Asset Tobasa, Perda Perizinan dan beberapa poin lainnya. (BP/JPN)