Jakarta-BP: Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto mengatakan, pihaknya tetap akan melakukan yang terbaik untuk merealisasikan program perusahaan yang sudah dirancang meski penyertaan modal negara (PMN) yang didapatkan kurang dari yang diminta.
“Kami tetap lakukan yang terbaik. Kalau anggaran tidak cukup, akan kami buat cukup. Pokoknya apa yang sudah kami programkan di tahun depan, insya Allah siap direalisasikan,” ujar Sarwono kepada media ketika dijumpai di Jakarta, Senin (17/9/2018).
Lebih lanjut, ia mengatakan, PMN yang diajukan oleh BUMN setrum tersebut mayoritasnya akan dipakai untuk anggaran listrik desa.
Sebelumnya, dalam rapat internal Komisi VI telah diputuskan, Komisi VI DPR telah menyetujui usulan pemerintah terkait PMN pada BUMN dalam APBN Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 17 triliun untuk disinkronisasi Badan Anggaran, yang akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) dan PT PLN (Persero).
Rapat internal Komisi VI ini memutuskan PMN untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 6,5 triliun. Untuk PLN Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan permintaan awal yang sebesar Rp 10 triliun yang rencananya digunakan untuk perbaikan struktur permodalan dan kapasitas usaha pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan perusahaan.
Sedangkan, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 10,5 triliun, justru dapat lebih besar dari angka yang diajukan sebelumnya yang hanya Rp 7 triliun yang digunakan untuk pembangunan tol Trans Sumatra.
Di tengah naiknya harga minyak dan batu bara yang menjadi bahan bakar mayoritas pembangkit listrik, ditambah dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah, memang membuat kondisi keuangan PLN agak seret.
PT PLN (Persero) menyatakan rugi kurs sebesar Rp 6 triliun hingga paruh pertama tahun ini tidak mengganggu kinerja perseroan.
Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto mengungkapkan perseroan tetap mampu mengantongi laba operasional. Namun, dia enggan membuka berapa besaran laba operasi tersebut. “Nanti, tunggu diaudit. Intinya kami masih untung dari operasi. Sampai akhir tahun masih bisa,” tuturnya, usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Juli lalu. (Cnbc/JP)
Komentar