Djarot Saiful Hidayat Ungkap Dugaan Kecurangan Pilgub Sumut

Jumat, 29 November 2024 - 08:00

Jakarta, HarianBatakpos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menegaskan adanya dugaan kecurangan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut). PDIP saat ini tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat dugaan tersebut dan berencana melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti, baik berupa video rekaman maupun dokumen surat-menyurat. Semua bukti akan kami sampaikan kepada Bawaslu," ujar Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, seperti dilansir DetikNews, Kamis (28/11/2024).

Dugaan Kecurangan Pilgub Sumut, Fokus pada Penyaluran Bansos

Djarot menyatakan, kemenangan atau kekalahan dalam pilkada adalah hal yang wajar, namun yang menjadi sorotan adalah cara yang digunakan dalam meraih kemenangan. Menurutnya, norma demokrasi dan etika moral harus menjadi dasar dalam setiap proses pemilihan.

"Persoalannya adalah bagaimana demokrasi ini dijalankan. Apakah nilai-nilai dan norma demokrasi benar-benar dilaksanakan? Apakah dalam memenangkan pasangan calon tertentu ada etika moral yang dijunjung tinggi?" katanya.

Djarot juga mengungkapkan bahwa dugaan kecurangan Pilgub Sumut berkaitan dengan distribusi bantuan sosial (bansos). Selain itu, dia menyebut adanya tekanan terhadap pasangan calon yang diusung PDIP, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

"Tetapi cara untuk memenangkan pemilihan inilah yang kami persoalkan. Ini menjadi pengalaman buruk dalam demokrasi, termasuk dalam pemilihan wali kota di Kota Medan," ungkap Djarot.

Hasil Quick Count Pilgub Sumut 2024

Berdasarkan hasil quick count lembaga survei Indikator, pasangan Bobby Nasution-Surya unggul dengan perolehan suara sebesar 62,71 persen, sementara pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala mendapatkan 37,29 persen. Indikator menyatakan bahwa data yang masuk sudah mencapai 100 persen.

PDIP berkomitmen untuk membawa kasus dugaan kecurangan ini ke ranah hukum agar proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan.