Dugaan Mafia Tanah: Kades Kohod dan Permohonan Maaf kepada Presiden Prabowo Subianto

Medan,  HarianBatakpos.com -  Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, kembali menjadi sorotan publik setelah mengklaim sebagai korban dalam kasus pemalsuan sertifikat lahan pagar laut di Tangerang. Dalam konferensi pers yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2025, Arsin meminta maaf kepada warga Kohod dan masyarakat Indonesia atas situasi yang telah menimbulkan kegaduhan. Dia mengungkapkan bahwa dirinya terjebak dalam situasi ini dan menjadi korban dari mafia tanah.

Arsin menjelaskan bahwa pemalsuan sertifikat melibatkan dua individu berinisial SP dan C yang menawarkan bantuan untuk pengurusan sertifikat tanah. Menurut kuasa hukumnya, Yunihar, Arsin tidak mengetahui secara detail mengenai proses tersebut dan menekankan bahwa kepala desa sering kali bergantung pada pihak ketiga dalam urusan sertifikasi tanah. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang lebih baik tentang birokrasi dalam pelayanan publik, dilansir dari detik.com.

Dugaan Mafia Tanah dalam Kasus Pagar Laut

Dugaan keberadaan mafia tanah dalam kasus ini semakin menguat setelah penjelasan dari kuasa hukum Arsin. Ia menyatakan bahwa kepala desa adalah korban dari praktik yang tidak etis dalam pengelolaan tanah. Proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berlangsung untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.

Arsin menegaskan bahwa kejadian ini merupakan pelajaran berharga baginya dan berkomitmen untuk melakukan evaluasi dalam pelayanan masyarakat di Desa Kohod. Penegakan hukum yang tegas terhadap mafia tanah sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari praktik-praktik ilegal yang merugikan.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tanah. Dengan penanganan yang tepat, diharapkan kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang terjebak dalam praktik mafia tanah.