Evaluasi Kapolri dan Kecurangan Pilkada: Mampukah Demokrasi Bertahan?

Medan, Harianbatakpos.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diwarnai berbagai kecurangan yang memprihatinkan.

PDI Perjuangan (PDI-P) melaporkan keterlibatan sejumlah aparat kepolisian, atau yang disebut Partai Coklat, dalam mendukung kandidat tertentu.

Kecurangan ini mencakup kampanye terselubung, pengerahan aparat desa, dan politisasi bantuan sosial (bansos). Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyebut pelanggaran ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai wilayah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Papua, dilansir dari TRIBUN-PAPUA.CO.

Kapolri Diminta Dievaluasi

Melihat keterlibatan polisi dalam kecurangan Pilkada, PDI-P menyerukan evaluasi terhadap Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo.

Deddy Yevri Sitorus menilai Listyo bertanggung jawab atas pelanggaran institusi yang ia pimpin. “Cawe-cawe kepolisian ini adalah bagian dari kerusakan demokrasi kita,” ujar Deddy.

Perlawanan PDI-P Melalui Mahkamah Konstitusi

Tim hukum PDI-P mengumpulkan bukti untuk menggugat kecurangan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, berharap MK bertindak sebagai penjaga konstitusi dengan mengembalikan integritas demokrasi yang telah tercoreng.

Fenomena Kecurangan di Pilkada Sumut dan Banten

Di Sumatera Utara, pasangan yang didukung PDI-P melaporkan intimidasi aparat desa oleh Partai Coklat demi memenangkan kandidat tertentu.

Di Banten, pasangan Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi juga mengalami intervensi kekuasaan, meski sebelumnya hasil survei menunjukkan keunggulan mereka. Ahmad Basarah menyebut fenomena ini sebagai anomali besar dalam demokrasi.

Dampak Kecurangan Terhadap Citra Jateng

Jawa Tengah, yang sebelumnya dikenal sebagai “kandang banteng”, kini disebut sebagai “kandang bansos dan Parcok” karena tingginya politisasi bansos di wilayah tersebut. Namun, Hasto menegaskan PDI-P tetap unggul dalam perolehan suara nasional dan berhasil memenangkan banyak wilayah baru, termasuk basis tradisional partai lain.

Menyongsong Demokrasi yang Lebih Baik

PDI-P menyerukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem demokrasi Indonesia, mulai dari reformasi institusi hingga penegakan hukum yang tegas terhadap kecurangan. Kemenangan partai ini di beberapa wilayah menjadi harapan bahwa demokrasi yang adil dan bermartabat masih dapat diwujudkan.