Medan, Harianbatakpos.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini meminta seluruh kepala dinas pendidikan di Indonesia untuk mengkaji kembali sistem zonasi yang diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang berlangsung di Jakarta pada 11 November 2024, dilansir dari CNN Indonesia.
Evaluasi Sistem Zonasi dalam PPDB
Gibran menilai bahwa meskipun sistem zonasi memiliki tujuan yang baik, tidak semua wilayah di Indonesia cocok untuk menerapkan kebijakan tersebut. “Zonasi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ungkap Gibran.
Menurutnya, selain faktor zonasi, pemerataan kualitas guru dan fasilitas pendidikan juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan mengenai penerimaan siswa baru.
Pada kesempatan yang sama, Gibran berbagi pengalaman saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Ia mengaku pernah mengajukan komplain mengenai masalah zonasi kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, namun tidak mendapat balasan.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi diterapkan sejak 2017, masih ada tantangan yang perlu diatasi agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia.
Mencari Solusi Terhadap Sistem Zonasi yang Masih Memiliki Tantangan
Gibran juga menyampaikan bahwa meskipun ada tantangan, kementerian terkait harus mencari jalan keluar agar sistem zonasi PPDB dapat dioptimalkan.
Ia berharap kepala dinas pendidikan dapat melakukan kajian mendalam untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan adil dan efektif. Evaluasi kebijakan ini diharapkan bisa menghasilkan solusi yang bermanfaat untuk semua pihak, khususnya para siswa dan orang tua yang terdampak sistem zonasi.
Dengan adanya evaluasi mendalam terhadap sistem zonasi, diharapkan pendidikan di Indonesia semakin merata dan akses ke sekolah negeri dapat lebih terbuka bagi semua lapisan masyarakat.
Komentar