JK Amini Ada Kebocoran Anggaran Negara, Tapi Tak Sebanyak Pernyataan Prabowo
Jakarta-BP: Prabowo Subianto, menyebut anggaran negara bocor 25 persen per tahun. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengakui kebocoran itu pasti ada dan dapat terlihat dari banyaknya pejabat di pemerintahan terjerat korupsi.
"Ya tentu, kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor. Tapi tidak berlebihan seperti itu," kata JK usai menghadiri Penyerahan Bantuan Kendaraan Tangki Air dari PT Astra Internasional tbk di Palang Merah Indonesia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).
Dia menyebut pejabat yang korupsi menyebabkan anggaran negara bocor. Namun dia pastikan, kebocoran tersebut tidak sampai 25 persen.
"Iya tentu lah, itu ternyata banyak masuk KPK kan. Tapi tidak semua, jangan disamaratakan. Ada yang bersih, ada yang enggak. Tidak semua, tidak benar itu diratakan 25 persen. Saya kira tidak," kata JK.
Namun, dia juga tak bisa memastikan angka pasti kebocoran anggaran tersebut. "Sulit untuk diperkirakan. Kasus-kasus yang kita lihat itu orang minta bagian 7 persen. Tidak ada 25 persen. Yang paling nakal kira-kira 15 persen yang masuk pengadilan ya, saya enggak tahu yang lain," kata JK.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo lebih dulu menanggapi tudingan Prabowo tersebut.
"Jangan asal," kata Jokowi.
Prabowo Subianto menyinggung adanya kebocoran anggaran negara sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah setiap tahunnya. Prabowo menyebut data tersebut dilihat dari indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan.
"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo di Prabowo saat pidato dalam acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, JakartaUtara, Rabu (6/2).
"Harga 100 dia tulis 150 bayangkan. Jembatan harga Rp 100 miliar ditulis 150 dan ini terjadi terus menerus, saudara-saudara kita harus jujur dan objektif masalah ini sudah berjalan lama," tambahnya.
(Merdeka) BP/JP
Komentar