JK: Pajak Dihilangkan PKS, Bagaimana Caranya Bangun Daerah

Jakarta-BP: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewacanakan untuk menghapus pajak sepeda motor dan juga mengubah surat izin mengemudi (SIM) menjadi seumur hidup. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan tidak setuju dengan usulan partai yang dimotori oleh Sohibul Iman tersebut. Pasalnya pendapatan daerah datangnya dari pajak kendaraan.

"Hampir lebih dari 50 persen penghasilan daerah dari pajak kendaraan, ada malah 60 dan 70 persen dari penghasilan asli daerah," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/11).

Menurut JK adanya pajak kendaraan itu sangat menguntungkan bagi daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur. Misalnya makin banyak kendaraan tentunya jalan perlu diperlebar ruasnya. Kemudian untuk menghindari kemacetan banyak alternatif yang dilakukan. Misalnya membuat fly over.

"Jadi macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," katanya.

Oleh sebab itu, JK berpikir bagaimana nasib proyek pemerintah apabila pajak digratiskan untuk semua kendaraan. Tentunya tidak menguntungkan pemerintah daerah.

"Jadi kalau dihilangkan bagaimana caranya membangun daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, PKS berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor. Tak hanya itu saja, bila berhasil menang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, PKS juga umbar janji untuk mengubah masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) yang saat ini per lima tahun menjadi seumur hidup.

Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS, Almuzzamil Yusuf mengklaim kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat, khususnya rakyat menengah ke bawah. Pasalnya, menurut data yang dimiliki PKS terdapat 105 juta sepeda motor di Indonesia, di mana sebagian besar adalah milik rakyat kecil.

(JawaPos) BP/JP