Jakarta, HarianBatakpos.com – Meskipun Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan, sejumlah epidemiolog justru meragukan validitas data tersebut. Pasalnya, pengawasan dan pelaporan COVID-19 saat ini dinilai tidak seketat masa pandemi, sementara sejumlah negara Asia seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hongkong mengalami lonjakan kasus yang signifikan.
Plt Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Murti Utami, menjelaskan bahwa meski kasus COVID-19 di Asia mengalami kenaikan, tingkat penularan dan kematian masih relatif rendah. Di sisi lain, Indonesia disebut mengalami tren penurunan kasus setiap minggunya. Namun, para ahli kesehatan mengingatkan bahwa sistem pelacakan COVID-19 di Indonesia saat ini kurang transparan dan tidak akurat.
“Kasus COVID-19 memang menurun berdasarkan laporan mingguan, namun kita tidak bisa memastikan kebenarannya karena pengawasan dan tes sudah sangat minim,” ujar Masdalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI). Ia menyoroti lemahnya sistem surveilans COVID-19 dan keterbatasan fasilitas kesehatan yang tergabung dalam jaringan sentinel.
Pantauan di beberapa rumah sakit seperti RSUP H. Adam Malik Medan dan RS Tebet Jakarta menunjukkan bahwa ruang perawatan COVID-19 kosong. Hal ini menandakan bahwa masyarakat tidak lagi aktif memeriksakan diri meskipun bergejala. Bahkan, menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, hanya terdapat 38 kasus COVID-19 dalam lima bulan terakhir.
Para epidemiolog juga mengkhawatirkan varian baru COVID-19 yang saat ini dominan di negara-negara Asia seperti varian JN.1, LF.7, NB.1.8, dan XEC. Di Indonesia sendiri, varian MB.1.1 menjadi yang paling banyak ditemukan, meskipun seluruhnya merupakan turunan dari Omicron. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyatakan bahwa gejala COVID-19 saat ini lebih ringan, namun tetap berbahaya bagi kelompok rentan.
Olivia Herlinda dari CISDI mengungkapkan bahwa sistem informasi kesehatan di Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Ia menyoroti kurangnya partisipasi fasilitas kesehatan swasta dalam pelaporan kasus, serta lemahnya pengawasan lintas daerah. Hal ini diperparah dengan berkurangnya intensitas informasi publik dan turunnya minat vaksinasi COVID-19.
Kemenkes menanggapi kekhawatiran tersebut dengan mengaktifkan kembali sistem pemantauan di bandara, termasuk penggunaan thermal scanner dan fitur “Satu Sehat Health Pass”. Meski demikian, surat edaran kewaspadaan hanya ditujukan kepada pihak rumah sakit dan dinas kesehatan, bukan untuk menciptakan kepanikan di masyarakat.
Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan bahwa meskipun gejalanya ringan, bahaya jangka panjang dari COVID-19, seperti long COVID, harus tetap diwaspadai. Ia menekankan pentingnya menjaga protokol kesehatan terutama bagi lansia, bayi, dan orang dengan penyakit penyerta.
“Kita tidak boleh lengah. Lonjakan kasus COVID-19 di negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura bisa dengan mudah berdampak ke Indonesia karena mobilitas lintas negara yang tinggi,” pungkasnya.
Ikuti saluran Harianbatakpos.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAbrS01dAwCFrhIIz05
Komentar