Nasional
Beranda » Berita » Ketua DPR Sebut BPJS Kesehatan Tak Mungkin Surplus Walau Iuran Naik

Ketua DPR Sebut BPJS Kesehatan Tak Mungkin Surplus Walau Iuran Naik

Puan Maharani. Foto: Istimewa

Jakarta-BP: Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tidak mungkin BPJS Kesehatan bakal mendapat surplus meskipun iuran naik. Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki banyak masalah.

“BPJS itu banyak masalah jadi saya harus sampaikan ini, dan kenapa seperti itu jadi enggak ada surplus Rp32, berapa triliun itu apa, mungkin ada surplus? Enggak mungkin ada surplus lah,” ujar Puan saat rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Puan berdalih, tidak mungkin BPJS surplus jika masih diberikan suntikan dana oleh Kementerian Keuangan.

Kemenag Gelar Nikah Massal: Momen Bersejarah di Masjid Istiqlal

“Makanya dibayar Rp13,5 triliun oleh kementerian keuangan, bahkan masih sekarang Rp15,5 triliun lagi harus dibayar, jadi mau surplus dari mana? Cari dikorek-korek ke mana juga enggak akan ada surplusnya,” ujar Ketua DPP PDIP itu.

Puan mengingatkan, BPJS tidak boleh melakukan bisnis. Dia mengingatkan BPJS fokusnya untuk menyehatkan keuangan internal maupun kesehatan masyarakat.

“Semangatnya adalah gotong royong memperbaiki bagaimana BPJS ini sehat, bagaimana pelayanan ini sehat, bagaimana kementerian kesehatan itu bisa bersinergi dengan BPJS kesehatan,” paparnya.

Tagih Data

Dampak Stabilitas Tarif Listrik hingga September 2025 bagi Masyarakat

Karena itu, Puan menagih laporan Dirut BPJS Fahmi Idris tentang laporan keuangan BPJS bakal mengalami surplus. Pengalaman saat jadi Menko PMK, Puan mengatakan tak pernah mendengar BPJS bakal surplus.

“Mau teriak-teriak tersebut pasti sebentar lagi bu Menkeu menerima laporan dari BPJS defisitnya naik lagi, jadi surplus yang mana Pak Fahmi? Saya juga bingung waktu dilaporkan bahwa akan ada surplus dari BPJS lima tahun saya ngurusin BPJS enggak pernah denger ada suplus yang ada defisit terus,” ujarnya.

“Jadi tolong sampaikan ke kami juga fakta yang jelas, jadi jangan sampai kemudian minta dukungan dari DPR tapi kemudian enggak memberikan data yang jelas dan akurat, ini kan jadi membuat kita punya pemikiran yang aneh-aneh gitu lho mana datanya?” tandasnya. (mdk)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *