Ketum Golkar Airlangga Hartarto Nilai Pemilu 2019 Memiliki Kompleksitas Paling Tinggi Di Dunia

Selasa, 18 September 2018 - 13:28

Jakarta-BP: Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menilai, pemilihan umum tahun 2019 memiliki kompleksitas paling tinggi di dunia. Meski begitu, partai berlambang pohon beringin mematok target tinggi dalam meraup suara.

Hal itu disampaikan dalam sambutan saat acara pelantikan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Jabar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Selasa (18/9).

"Pemilu nanti, Pileg (Pemilihan Legislatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) bareng, diferensiasinya susah. ini pemilu paling kompleks sedunia," ujarnya.

Dalam penyelenggaraannya, masyarakat harus memilih calon presiden, calon anggota dewan perwakilan daerah (DPD), calon anggota DPR RI, Calon DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten. Tantangan pun hadir dengan lembaran kertas surat suara tanpa ada foto.

Itu artinya, Airlangga menyebut, ada sekira 400 variabel yang menjadi pilihan masyarakat. Dengan begitu, agenda yang penting untuk dilakukan setiap pengurus daerah melakukan simulasi pemilihan.

"Memang kompleks. Semua pengurus harus memperkuat kader. Kita harus realisasikan target nasional 18 persen atau 110 kursi. Di Jabar harus meraih 20 persen, atau dari 15 kursi menjadi 22 kursi," tegasnya.

"Paling yang menguntungkan kita itu lembar untuk DPR RI warnanya kuning. Mudah-mudahan diuntungkan dalam kertas pencoblosan. Tapi simulasi juga sangat penting," lanjutnya.

Ia mengklaim bahwa Jabar merupakan salah satu modal andalan untuk menjaring suara dalam Pemilu yang jika dilihat dari pemilih tradisionalnya sudah ada 10 persen.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada tanggal 23 September ini DPP akan melepas caleg secara nasional sekaligus memberikan 1.000 bendera per dapil. Setiap ketua di daerah harus memasang seluruh benderanya.

"Partai golkar menguasai kemenangan di 9 provinsi 20 kabupaten kota. Berpengaruh pada mesin partai. Jaringannya kuat. Yang paling penting di 80 dapil, dan punya minimal 80 kursi, itu 14 persen," pungkasnya. (Merdeka/JP)