Kisah Tragis Warga Tegal: Terdaftar Sebagai Penerima Bansos Tapi Tak Pernah Dapat

Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengadu ke kantor Dinsos dan Inspektorat Pemkab Tegal mengeluhkan tak lagi mendapat bansos PKH dan BPNT,
Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah mengadu ke kantor Dinsos dan Inspektorat Pemkab Tegal mengeluhkan tak lagi mendapat bansos PKH dan BPNT,

Medan,  HarianBatakpos.com -  Sejumlah warga asal Desa Balaradin, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengadu tentang ketidakadilan dalam penerimaan bantuan sosial (bansos) pemerintah. Meskipun terdaftar sebagai penerima dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT), mereka mengeluhkan tidak pernah menerima bantuan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas program bansos di daerah tersebut.

Masalah Bansos di Tegal

Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi warga yang bergantung pada bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sutijah (60), salah satu warga, mengaku bahwa ia terakhir kali menerima bansos pada tahun 2021. “Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp 600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat,” ungkapnya. Ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang perlu diusut tuntas.

Kepala Desa Balaradin, Umar Utsman, menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses distribusi bansos. Namun, para penerima yang merasa dirugikan telah melaporkan masalah ini ke Dinas Sosial dan Inspektorat Pemkab Tegal. Pihak Dinas Sosial, Iwan Kurniawan, mengakui bahwa data penerima bansos tersebut memang ada dan akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenarannya.

Tindakan Selanjutnya

Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal, Daryanti, mengatakan bahwa aduan dari warga akan segera ditindaklanjuti setelah ada disposisi dari Bupati Tegal. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat diterima oleh mereka yang berhak.

Penting untuk diingat bahwa keberadaan bansos seharusnya mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, jika terjadi ketidakadilan dalam distribusinya, maka tujuan dari program ini menjadi terabaikan. Ke depannya, diharapkan ada sistem yang lebih transparan agar tidak ada lagi warga yang merasa terabaikan.

Masalah bansos di Desa Balaradin mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak daerah dalam memastikan keadilan sosial. Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem distribusi bansos agar bantuan yang seharusnya tepat sasaran dapat diterima oleh semua pihak yang berhak. Dengan langkah yang tepat, diharapkan masalah ini tidak terulang di masa mendatang, dilansir dari Kompas.com.

Penulis: Yuli astutik
Editor: Hendra

Baca Juga