Komnas HAM Soroti Agenda Penting untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Medan, Harianbatakpos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengajukan beberapa poin penting untuk perhatian khusus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertama, penyelesaian konflik di Papua harus didorong, mengingat kekerasan masih berlangsung meskipun otonomi khusus telah diterapkan selama lebih dari 20 tahun. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menekankan perlunya dukungan pemerintah daerah dalam jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM.

Kedua, pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat perlu dilakukan secara komprehensif, karena banyak program pemulihan masih jauh dari mencakup semua korban yang teridentifikasi. Selain itu, sejumlah kasus belum mendapatkan kepastian tindak lanjut, sehingga pemerintah perlu memfasilitasi kejelasan status kasus-kasus tersebut.

Ketiga, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diawasi sesuai prinsip HAM dengan mekanisme pemulihan untuk mitigasi risiko.

Keempat, pemerintah harus mengarusutamakan prinsip bisnis dan HAM serta memperkuat regulasi yang memberi akses masyarakat untuk melapor dan mendapatkan pemulihan.
Pengarusutamaan HAM dalam pemerintahan daerah juga sangat penting. Komnas HAM mendorong penyelesaian konflik agraria dalam agenda pemerintahan lima tahun ke depan. Selain itu, profesionalisme kepolisian dalam penegakan hukum harus ditingkatkan sesuai prinsip HAM.

Terakhir, perhatian khusus perlu diberikan pada perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang TPPO.