Kontroversi TK Darul Fiqri Akibat Pilihan Politik Orang Tua

Rembang, HarianBatakpos.com - Tiga murid TK Darul Fiqri di Desa Pamotan, Jawa Tengah, baru-baru ini dikeluarkan dari sekolah karena orang tua mereka berbeda pilihan politik dengan pemilik yayasan di Pilkada 2024. Kejadian ini pun menjadi sorotan, terutama karena pemilik yayasan tersebut memiliki posisi penting dalam politik.

Pemilik TK Darul Fiqri, Harmusa Oktaviani, adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrat sekaligus putri dari calon Bupati Rembang, Harno. Menurut Kepala Desa Pamotan, A. Masykur Ruhani, pihak yayasan meminta orang tua murid untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2, Harno-Hanies, dalam Pilkada Rembang 2024.

"Dalam pertemuan silaturahmi dengan wali murid, pihak yayasan meminta bantuan untuk mendukung Pak Harno yang mencalonkan diri," ungkap A. Masykur. Namun, ketika tiga orang tua murid menolak mendukung calon tersebut, mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah.

Ambarwati, salah satu orang tua murid, menolak permintaan tersebut karena sudah memiliki pilihan yang sesuai dengan hati nurani. "Kami didatangi guru-guru anak saya, mereka mengatakan harus mendukung nomor urut 02. Jika tidak, anak saya harus keluar dari sekolah," ujarnya.

Kasus ini juga dialami oleh Jamilah, orang tua murid lainnya, yang mengaku terkejut saat anaknya dikeluarkan dari daftar murid. "Saya sudah bilang memilih nomor 1. Tapi karena itu, mereka meminta anak saya dikeluarkan," tegas Jamilah.

Kepala TK Darul Fiqri hingga kini belum memberikan klarifikasi resmi terkait pengeluaran tiga murid tersebut. Sementara itu, mediasi antara pihak yayasan dan orang tua murid direncanakan untuk mencari solusi terbaik.

Pilkada Rembang 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Vivit Dinarini Atnasari dan Zaimul Umam Nursalim (Gus Umam) dengan nomor urut 1, serta Harno-Gus Hanies dengan nomor urut 2. Paslon nomor 1 diusung oleh 10 partai politik, sedangkan paslon nomor 2 didukung oleh tujuh partai termasuk Demokrat dan Gerindra.

Kasus ini mencuat di tengah persaingan Pilkada yang semakin memanas, menyoroti bagaimana pilihan politik dapat memengaruhi sektor pendidikan.