Medan, HarianBatakpos.com – Libur siswa selama Ramadhan menjadi topik hangat yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menyebut bahwa ada banyak dampak yang harus dipertimbangkan pemerintah.
Salah satunya, gaji guru sekolah atau madrasah swasta yang terancam terpotong atau tidak dibayar akibat libur satu bulan, dilansir dari Kompas.com.
Lima Faktor yang Perlu Dikaji
Satriwan merinci lima faktor penting yang harus dikaji. Pertama, layanan pendidikan bagi non-Muslim. Prinsip utama layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan harus berlaku untuk semua siswa.
Jika libur ini berlaku secara nasional, maka berdampak juga pada siswa agama non-Islam. “Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non-Muslim?” ucap Satriwan.
Kedua, gaji guru berkurang. Para guru di sekolah/madrasah swasta khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan jika siswa libur sebulan penuh.
Data menunjukkan 95 persen madrasah berstatus swasta, dan sebagian besar dikelola dengan SDM dan anggaran minim. Gaji guru pun di bawah satu juta per bulan.
Ketiga, perlu modifikasi jam belajar. Menurut Satriwan, jam belajar selama Ramadhan bisa dimodifikasi. Misalnya, mengurangi waktu pelajaran dan mengatur ulang jam masuk sekolah. Keempat, lemahnya pengawasan. Jika sekolah diliburkan, fungsi pengawasan sepenuhnya ada di orangtua.
Kelima, dampak libur berkepanjangan. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan dampak negatif, seperti learning loss dan adiksi remaja pada gawai. “Jangan sampai libur selama Ramadhan menjadi ajang anak lama-lama berselancar di dunia maya,” pungkas Satriwan.
Menghadapi isu ini, penting bagi pemerintah untuk memikirkan solusi yang inklusif, mempertimbangkan nasib guru dan siswa secara holistik. Sebuah pendekatan yang bijak dapat membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan berkelanjutan.
Komentar