Membedah Kebijakan Prabowo: Apakah Kemiskinan Menjadi Komoditas?

Medan,  HarianBatakpos.com - Presiden Prabowo Subianto menghadapi kritik tajam terkait kebijakannya yang dinilai sebagai komodifikasi kemiskinan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi sorotan utama. Meskipun Prabowo mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, banyak pakar yang meragukannya.

Komodifikasi Kemiskinan dalam Kebijakan Prabowo

Sejumlah kebijakan yang dicanangkan oleh Prabowo, termasuk MBG dan Danantara, dianggap oleh para ahli sebagai bentuk eksploitasi terhadap orang miskin. Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Andreas Budi Widyanta, menegaskan, "Ini bagian dari komodifikasi kemiskinan. Kenapa saya menyebutnya begitu? Karena kaum miskin dijadikan komoditas." Dengan adanya Danantara, yang baru diluncurkan, Widyanta meragukan niat baik di balik kebijakan tersebut.

Danantara, yang dirancang untuk mengelola dan mengembangkan investasi, terkesan lebih menguntungkan segelintir elite dibandingkan masyarakat umum. Dalam peluncurannya, Prabowo menyatakan bahwa Danantara bukan sekadar badan investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional. Namun, struktur pengelolaannya dipenuhi oleh orang-orang dari Koalisi Indonesia Maju, yang membangkitkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas.

Pertanyaan Mengenai Manfaat Kebijakan

Kebijakan MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, juga mendapat kritik. Widyanta berpendapat bahwa program ini tidak akan menyelesaikan masalah kekurangan gizi secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa sekitar 21 juta orang mengalami kekurangan gizi di Indonesia, yang disebabkan oleh hilangnya sumber pangan akibat proyek-proyek besar.

Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini, juga mempertanyakan tujuan Danantara. "Jika Danantara hanya menjadi perpanjangan kepentingan politik tanpa transparansi, maka harapan pertumbuhan ekonomi bisa jadi sekadar ilusi," ujarnya.

Dalam konteks ini, kebijakan Prabowo dapat dikategorikan sebagai bentuk komodifikasi kemiskinan, yang lebih mementingkan kepentingan elite dibandingkan kesejahteraan masyarakat, dikutip dari suara.com.