MKGR Nilai KPU Sumut Tidak Profesional

Medan-BP: Sungguh menjengkelkan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut dibawah kendali Mulya Banuarea. Sebab, angka DPT saat Pilkada Walikota Medan 1,8 juta menurun saat Pilkada Gubsu menjadi 1,5 juta.

"Sungguh tidak masuk akal jika angka Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Walikota Medan 1,8 juta turun menjadi 1,5 juta untuk Medan Pilkada Gubsu 2018," ujarnya.

Menurut Ketua DPD MKGR Sumut Yan Max SH kepada harianbatakpos.com Selasa(26/6), kinerja KPU Sumut benar-benar mengecewakan dan tidak profesional dalam pendataan ataupun menetapkan DPT Pilgubsu khususnya di wilayah Kota Medan.

Saya tidak tahu pakai logika apa komisioner KPU Sumut menetapkan DPT untuk Pilgubsu di Kota Medan turun dari 1,8 juta menjadi 1,5 juta.

"Seharusnya angka DPT makin tahun makin bertambah. Ini kok semakin menurun. Tentu patut diduga ada apa dibalik ini," ujar Yan Max.

Menurut Yan Max, perlu dipertanyakan kualitas kinerja KPU Sumut. Apakah data yang nereka gunakan hasil verifikasi faktual langsung ke lapangan atau data diterima di atas meja semata.

Sebab, jika Komisioner KPU benar-benar cermat, teliti dan profesional dalam membuat data DPT, tidak mungkin terjadi penurunan angka.

"Coba bayangkan Pilkada Walikota Medan lebih kurang 2 tahun berjalan, masa dalam tempo dua tahun itu angka DPT tidak mengalami peningkatan tidak," tegasnya.

Seharusnya kalaupun tidak meningkat setidsknya angka tersebut tetap. Ini kho nalah menurun dengan angka yang cukup signifikan.

Dimana sih logikanya data tersebut. "Apakah pendataannya krliru atau hanya main tebak saja." ujar Yan Max.

Disebutkan, kinerja KPU benar-benar tak becus dan perlu dievaluasi kinerja pimpinannya. "Hal ini tidak boleh didiamin, tetapi harus diberi sanksi tegas," ujarnya.

Menurut Yan Max, pihaknya bersama istri dan 2 anak anggota keluarga sampai tanggal 26 Juni belum mendapat undangan untuk mencoblos.

Sudah berulangkali dipertanyakan ke Kelurahan tentang undangan tersebut namun tidak ada tanggapan. "Katanya kami semeluarga tidak masuk DPT sehibgga tidak mendapat undangan.

Malah petuga kelurahan itu menganjurkan agar datang saja ke TPS dengan membawa KPT. Nah, cara-cara seperti ini kan tidak benar.

"Seolah-olah ada permainan kotor atau unsur kesengajaan untuk mempersulit warga ikut coblos. Sehingga karena merasa jengkel atau kecewa akhirnya tidak pergi ke TPS," tegasnya.

Perhatian Mendagri

Berkaitan dengan ini, perlu perhatian khusus oleh Mendagri Tjahyo Kumolo untuk bertindak tegas terhadap petugas KPU yang tidsk jlimet, cekatab, cerdas, cermat dan seksama.

"Sebaiknya petugas KPU yang tidak becus ditindak saja," tandssnya.

Dikatakan, jangan biarkan Pilkada dikotori orang-orang yang tidak profesonal. Agar Pilkada serentak di negeri ini dapat berjalan lancar dan sukses dapat mencapai target diatas rata-rata target nasional.

"Mau dibawa kemana sih Pilkada ini, sehingga masih ditemukan kerja asal-asalan," ujar Yan Msx dengan rasa kesal dan geram. (BP/P2).