Mudik Aman: Menhub Koordinasi dengan Pemda dan Polri Hadapi Ormas

Medan,  HarianBatakpos.com - Dalam situasi mudik Lebaran 2025 yang semakin dekat, muncul tantangan baru di Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video yang beredar di media sosial X menunjukkan oknum organisasi masyarakat (ormas) yang melarang pendirian posko mudik. Menanggapi hal ini, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan keprihatinannya dan menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan Polri.

Tindakan Diperlukan Terhadap Ormas

Dudy Purwagandhi menyatakan, "Nanti kami akan minta kepada pemerintah, Cikarang ya, berarti Bekasi ya, nanti kami akan coba koordinasikan melalui Polri maupun Pemda Bekasi, bagaimana penanganannya terhadap ormas-ormas yang melarang pendirian posko." Pendirian posko ini sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat saat mudik, dilansir dari Kompas.com.

Sebagai informasi, survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub mencatat bahwa 52% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 146,48 juta jiwa, akan melakukan pergerakan selama libur Lebaran. Dengan prediksi jumlah kendaraan yang meningkat hingga 60% dari Jakarta, keberadaan posko mudik menjadi krusial.

Posko Mudik untuk Kepentingan Masyarakat

Menhub menegaskan, "Kami menyerahkan kepada pihak Polri maupun Pemda, pemerintah daerah setempat, karena posko tersebut kan untuk kepentingan masyarakat juga." Posko mudik dirancang untuk memberikan layanan dan memastikan keselamatan masyarakat yang berpergian. Dalam konteks ini, larangan dari ormas menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan cepat dan tepat.

Diharapkan, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan Polri dapat mengatasi masalah ini secara efektif. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran mudik Lebaran 2025.