PDIP Tak Akan Lantik Caleg yang Suaranya Lebih Tinggi dari Jokowi-Ma’ruf

Jakarta-BP: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta para calon legislatifnya untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat gambar Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain itu, juga ada gambar Bung Karno serta Megawati Soekarnoputri.

Hal ini disampaikan langsung dalam acara workshop fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dimana dengan Tema 'Peran Fraksi PDI Perjuangan Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden'.

"Tugas kita harus menjadikan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu tarikan napas perjuangan. Karenanya, bagi setiap caleg di dalam masang APK, wajib untuk memasang gambar Pak Jokowi dan Ma'ruf. Wajib untuk memasang gambar Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan arahan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (23/11).

Selain itu, dia menyebut, DPP PDIP juga akan mengeluarkan instruksi. Dimana Caleg yang suaranya lebih tinggi daripada suara Pilpres di daerah masing-masing, maka tak akan dilantik.

"Bahkan, mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah satu tarikan napas, DPP akan mengeluarkan instruksi bagi caleg yang nanti perolehan suaranya melampaui perolehan suara Presiden dan Wapres, kami usulkan untuk tidak dapat dilakukan pelantikan," ungkap Hasto.

Dia pun menyebut, workshop ini adalah bagian dari pendidikan politik.

"Workshop ini juga menyatukan perjuangan kita bersama agar setelah ini kita turun ke bawah dan tidak mengenal kata menyerah untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Bapak Jokowi," jelas Hasto.

Dia mengingatkan, di dalam analisa survei terakhir betapa pentingnya generasi milenial. Serta pentingnya gerakan kaum perempuan Indonesia. Karenanya, harus merangkul keduanya.

"Ibu Megawati Soekarnoputri mengingatkan kita punya kekuatan cadangan strategis, yaitu kaum perempuan PDI Perjuangan. Gerakan mereka. Karena mereka jalan peradaban Indonesia raya. Perempuan kita terbanyak baik yang menjabat sebagai legislatif dan menjabat sebagai kepala daerah. Karena itu, mengapa mereka mencoba menggunakan emak-emak," pungkasnya.

(Merdeka) BP/JP