Pemerintah Gelontorkan Rp16,6 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Jakarta, HarianBatakpos.com - Kementerian Keuangan mengumumkan pendanaan sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog guna memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Investasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, melindungi kesejahteraan petani, serta memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Pendanaan ini sejalan dengan penunjukan Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP), sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025. Perjanjian investasi antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog telah ditandatangani di Jakarta pada Selasa (11/3).

Pemerintah Dorong Efisiensi Dana untuk Ketahanan Pangan

Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menegaskan bahwa investasi ketahanan pangan ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Dukungan pemerintah yang diberikan sebesar Rp16,6 triliun diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Bulog untuk mendukung program strategis yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/3).

Sebagai OIP, Perum Bulog menerima dana investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Investasi BUN (RIBUN).

Skema ini menjadi alternatif pendanaan di luar subsidi, memungkinkan Bulog untuk menyerap produksi beras dari petani dalam negeri guna memperkuat stok beras nasional.

Dengan adanya pendanaan ini, pemerintah berharap harga beras stabil, ketahanan pangan tetap terjaga, serta kesejahteraan petani semakin meningkat.

Bulog Siap Kelola Dana untuk Serap Produksi Petani

Di sisi lain, Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban menegaskan bahwa Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Investasi Pemerintah melalui PPA BUN bertanggung jawab untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara efisien.

“Investasi ini bersifat nonpermanen dengan mekanisme revolving fund yang memungkinkan pemanfaatan dana dengan biaya rendah, tetapi berdampak besar bagi program strategis pemerintah,” kata Rionald.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

“Saat ini pemerintah sedang menjalankan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diharapkan Perum Bulog juga menjalankan tata kelola yang baik agar dana ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal,” tambahnya.

Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya menjelaskan bahwa dana investasi ini akan digunakan untuk menyerap produksi beras dari 26 wilayah dan 8 sentra produksi.

Proses pengelolaan dana ini akan menerapkan prinsip good governance serta manajemen risiko yang ketat.

Dengan adanya kerja sama yang solid antara Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, kebijakan investasi ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan penggunaan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.