Medan, harianbatakpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan sembilan fraksi dalam rapat paripurna, masa jabatan 2024-2029. Susunan fraksi ini mencerminkan kekuatan politik dari 11 partai yang memperoleh kursi di DPRD Sumut, di mana mereka akan berperan penting dalam pembentukan kebijakan daerah. Ketua Sementara DPRD Sumut, Muhammad Rahmaddian Shah, mengungkapkan bahwa fraksi-fraksi yang terbentuk menjadi langkah awal untuk memaksimalkan kinerja legislatif dalam pembangunan Sumut, termasuk di bidang pendidikan.
Dalam konteks pendidikan, keterlibatan legislatif sangat penting. Pengalokasian anggaran pendidikan, penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan adalah beberapa hal yang menjadi tanggung jawab DPRD. Dengan terbentuknya fraksi-fraksi yang solid, diharapkan program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan di Sumatera Utara dapat dilaksanakan lebih efektif.
Fraksi-fraksi yang ditetapkan ini terdiri dari berbagai partai besar, seperti Golkar, PDI-Perjuangan, Gerindra, PKS, hingga partai-partai yang lebih kecil yang harus berkoalisi untuk mendapatkan pengaruh dalam kebijakan. Misalnya, Sugiatik dari PPP harus bergabung dengan Fraksi Demokrat karena PPP hanya memiliki satu kursi di DPRD Sumut.
Dalam kaitannya dengan pendidikan, DPRD Sumut memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan lokal yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, seperti pengembangan fasilitas sekolah, pelatihan guru, dan peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar. Dengan adanya pemimpin-pemimpin baru dari berbagai fraksi ini, diharapkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut dapat dilakukan lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat, terutama generasi muda yang menempuh pendidikan.
Penetapan fraksi-fraksi ini juga menjadi kunci stabilitas politik di Sumut, yang akan mendukung proses legislasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Dengan stabilitas ini, pemerintah daerah dan DPRD dapat lebih fokus untuk membahas kebijakan yang memperbaiki kualitas pendidikan, memaksimalkan anggaran pendidikan, dan mengatasi masalah ketimpangan pendidikan di daerah terpencil.
Meskipun posisi Ketua DPRD Sumut dari Golkar masih belum ditetapkan, diharapkan ketika semua kepemimpinan definitif sudah lengkap, DPRD dapat bekerja lebih cepat untuk merealisasikan target-target pembangunan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.
Sebagai kesimpulan, pembentukan fraksi DPRD Sumut 2024-2029 memberikan harapan baru bagi masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan. Dengan peran yang dimiliki, DPRD diharapkan mampu mendorong kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan signifikan, memastikan pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat di Sumut.BP/CW1
Komentar